Periskop.id - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan tiga lokasi pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang diperuntukkan bagi pasangan muda, dengan harga terjangkau serta fasilitas yang lebih modern.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin (6/4) menjelaskan, pembangunan Rusunami tersebut dilakukan di tiga lokasi strategis, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel untuk pasangan muda, khususnya yang baru menikah. Kebijakan ini menjadi solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan serta tingginya harga properti di Kota Surabaya.

"Hunian ini dirancang dengan konsep yang berbeda dibandingkan rumah susun pada umumnya. Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, pada program ini setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur," ucapnya. 

Dari sisi harga, kata dia, Pemkot Surabaya menargetkan rusunami ini lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial, dengan kisaran di bawah Rp500 juta. Bahkan, sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi.

"Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran," serunya. 

Ia menjelaskan, program ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya, salah satunya program "Satu Keluarga Satu Sarjana".

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pendidikan, tetapi berlanjut hingga tahap kehidupan berikutnya. Termasuk saat generasi muda mulai bekerja dan membangun keluarga.

"Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang sudah menempuh pendidikan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk memiliki hunian sendiri," ujarnya.

Untuk mendukung keterjangkauan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah.

Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar 5%, dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.

"Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah," tuturnya.

Kebijakan Kredit
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung rumah subsidi akan mendorong pergerakan luar biasa.

"Kebijakan yang akan dikeluarkan OJK ini multiplier effect-nya di bidang perumahan khususnya rumah subsidi akan sangat besar sekali. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah gratis, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah dikasih gratis, maka kebijakan hari ini akan membuat konsumen senang sekali. Saya yakin akan ada pergerakan luar biasa," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pergerakan di sektor perumahan terutama rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Artinya ini bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti arahan Presiden RI. Tenaga kerja akan meningkat, pergerakan perbankan, toko bangunan, toko material, ibu-ibu yang jualan warung, toko-toko, pekerjanya juga akan makin sering bekerja, makin banyak pekerjaan. Ini yang akan terjadi dengan kebijakan tersebut," kata Ara.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam rangka mendukung rumah subsidi bagi rakyat. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat disampaikan pada pekan depan.

Pada intinya, ia melanjutkan, OJK mendukung program mulia dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk bagaimana program 3 juta rumah untuk masyarakat terutama dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah.