periskop.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar akademik serta kesiapan implementasi pengembangan Compressed Natural Gas (CNG).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebingungan sekaligus spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Saya ingin bertanya kepada Dirjen Migas berkaitan dengan wacana tentang CNG. Apakah CNG ini sudah memiliki kajian-kajian akademis atau belum? Karena jangan sampai soal CNG ini justru menimbulkan panic buying di masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syafruddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
Syafruddin menyayangkan informasi mengenai pengembangan CNG saat ini justru lebih banyak beredar melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar di masyarakat mengenai arah kebijakan energi nasional.
Minimnya informasi resmi membuat publik mempertanyakan kesiapan teknis maupun landasan ilmiah dari program tersebut. DPR menganggap pola komunikasi seperti ini kurang tepat untuk kebijakan yang berdampak luas.
Banyak konstituen di daerah pemilihan mulai menanyakan perkembangan program CNG kepada anggota dewan. Di sisi lain, Komisi XII sendiri belum menerima dokumen atau penjelasan resmi secara detail dari pihak kementerian.
“Harusnya kalau ini benar adanya, tolong dijelaskan di forum yang memang menjadi salurannya. Karena tahunya kami ini lewat media dan media sosial,” katanya.
Legislator Fraksi PKB ini menilai transparansi pemerintah sangat krusial agar masyarakat memperoleh informasi utuh. Kebijakan sektor energi selalu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku industri.
Kajian akademik yang matang wajib dikantongi sebelum sebuah regulasi baru diterapkan secara massal. Pemerintah wajib memastikan pengembangan CNG memiliki dasar teknis, ekonomis, dan sosial yang kuat.
Selain menguliti wacana CNG, rapat kerja ini juga membahas isu strategis lain. Fokus utama pembahasan meliputi percepatan konstruksi infrastruktur penunjang hulu migas serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
DPR menegaskan komunikasi kebijakan yang sehat menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi sangat memengaruhi suksesnya agenda transisi dan penguatan energi nasional.
Politisi asal Dapil Kalimantan Timur ini memastikan lembaga legislatif berkomitmen memperketat fungsi pengawasan. Tujuannya agar seluruh program sektor energi berjalan transparan, terukur, serta memberikan kepastian hukum.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar