Periskop.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52%, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4). 

Ia merinci, penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52% dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49%. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52% dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan. Ia menambahkan, penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat, ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wahyudi menyebut, ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari. Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Pengendalian Diperkuat
Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter. Wahyudi mengatakan, pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucapnya.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.