Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengelolaan sampah dapat diselesaikan teknologi yang tidak terlalu mahal. Ia bahkan yakin, isu sampah di kota-kota Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan.
"Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah, buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal," kata Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat saat rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4).
Dengan optimalisasi peran perguruan tinggi dan inovasi lokal, Presiden menyebut, isu sampah yang dihadapi di Tanah Air dapat diselesaikan tanpa perlu membeli teknologi yang mahal dari luar.
"Dalam waktu dua tiga tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah," tambahnya.
Presiden juga memastikan, isu sampah akan diselesaikan dari Sabang sampai dengan Merauke, sebuah pernyataan yang disambut tepuk tangan para peserta taklimat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan arahan strategis terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo menjelaskan, pertemuan ini sengaja melibatkan hingga level eselon I untuk memastikan arah kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara utuh oleh seluruh jajaran pemerintahan.
"Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini satu kesatuan. Di kementerian ada menteri, didukung oleh eselon satu dan jajaran di bawahnya," ujar Angga.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras hingga ke tingkat teknis di seluruh struktur birokrasi.
Potensi Sumber Energi
Terkait dengan isu sampah, persoalan ini di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lingkungan semata. Dalam beberapa tahun terakhir, timbunan sampah yang mencapai sekitar 35 juta ton per tahun, mulai dilihat sebagai potensi sumber energi alternatif yang dapat berkontribusi pada ketahanan energi nasional, sekaligus pengurangan emisi karbon.
Di tengah kebutuhan tersebut, muncul dua pendekatan yang berkembang secara paralel. Di tingkat nasional, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam skala besar.
Sementara di tingkat daerah, seperti Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengembangkan model pengelolaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan energi alternatif sepertirefuse-derived fuel (RDF).
Kedua pendekatan ini mengemuka dalam forum ISEI Industry Matching dan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste to Energyterhadap Ketahanan Energi Nasional" yang digelar di Gedung Utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (7/4).
Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Darmansyah Hadad yang hadir sebagai pembicara kunci menegaskan, persoalan sampah di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan negara maju.
Ia mencontohkan negara-negara Eropa yang telah menerapkan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Di sana, masyarakat terbiasa memisahkan jenis sampah sehingga memudahkan proses pengolahan di tahap akhir.
Sebaliknya, di Indonesia, sampah umumnya masih tercampur. Kondisi ini membuat proses pengolahan di hilir menjadi lebih kompleks dan mahal karena membutuhkan teknologi pemisahan otomatis.
"Kalau tidak dipilah dari awal, maka di ujung harus menggunakan teknologi yang lebih mahal. Ini yang membuat efisiensinya menjadi rendah," kata Muliaman.
Biaya Operasional
Ia juga menyoroti persoalan nilai kalor sampah. Material bernilai tinggi seperti plastik kerap telah diambil oleh sektor informal sebelum mencapai fasilitas pengolahan. Akibatnya, sampah yang tersisa cenderung basah dan memiliki nilai energi rendah.
Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pembangkit listrik berbasis sampah. Untuk menghasilkan energi yang optimal, sampah dengan kadar air tinggi harus melalui proses tambahan seperti pengeringan, yang meningkatkan biaya operasional.
Dalam konteks ini, Muliaman menekankan bahwa pembenahan dari hulu menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan waste to energy (WtE) atau energi berbasis sampah.
Sebagai bagian dari solusi, Danantara mendorong pembangunan platform investasi WtE yang melibatkan berbagai pihak. Dalam skema ini, Danantara berperan sebagai anchor investor yang membuka jalan bagi masuknya investor lain, termasuk dari luar negeri yang memiliki teknologi pengolahan sampah.
Model kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah sebagai penyedia lahan dan pasokan sampah, sektor swasta sebagai operator teknologi, serta PT PLN (Persero) sebagai pembeli listrik.
Danantara menargetkan pembangunan PSEL di 33 kota di Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp84 triliun. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan kapasitas listrik hingga 495 megawatt (MW), dengan setiap unit mampu menyuplai listrik bagi sekitar 20.000 rumah tangga.
Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan mampu mengurangi emisi karbon hingga 660 ribu ton CO2 per tahun serta memberikan efek pengganda bagi perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja.
Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait aspek keekonomian karena biaya produksi listrik dari sampah masih relatif lebih tinggi dibandingkan energi konvensional.
Tinggalkan Komentar
Komentar