Periskop.id - Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti pabrik es, cold storage, pasar lelang ikan, hingga Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan. Langkah ini juga sekaligus mencegah kerugian nelayan akibat harga ikan yang jatuh saat panen melimpah.
"Seluruh Indonesia kita akan bangun 2.000 lokasi termasuk di Nusa Tenggara Timur," kata Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kupang, Jumat (15/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai melakukan kunjungan kerja ke Gereja Bethel Indonesia (GBI) Nusa Tenggara Timur sekaligus menyampaikan ucapan Hari Kenaikan Yesus Kristus kepada umat Kristiani di Kupang. Menurut dia, pemerintah saat ini masih menunggu data dari pemerintah daerah terkait jumlah titik kampung nelayan yang akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebagai salah satu provinsi kepulauan dengan potensi kelautan besar, NTT dinilai menjadi wilayah strategis untuk pengembangan kampung nelayan modern. Dia berharap, pemerintah daerah segera melakukan pendataan agar proses pembangunan dapat dimulai pada tahun depan.
Dalam program tersebut, pemerintah tidak hanya membangun permukiman nelayan, tetapi juga menghadirkan infrastruktur pendukung yang terintegrasi untuk memperkuat ekonomi pesisir. Di kampung nelayan yang akan dibangun, pemerintah juga akan membangun pabrik es, cold storage, pasar lelang, dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Fasilitas tersebut disiapkan agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap dengan baik dan tidak mengalami kerugian, akibat keterbatasan penyimpanan maupun distribusi. Dengan adanya cold storage dan koperasi, ikan hasil tangkapan nelayan bisa dibeli terlebih dahulu sebelum dipasarkan kembali.
"Kalau habis melaut, dapat ikan banyak, dijual, ditawar murah-murah dan dijual. Kalau tidak dijual, busuk. jadi akan kita bangun kampung nelayan," tambahnya.
Penguatan Koperasi
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan koperasi di kawasan pesisir melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Zulhas, koperasi tersebut nantinya akan diperkuat dengan dukungan kendaraan operasional, fasilitas logistik, hingga layanan simpan pinjam bagi nelayan.
"Namun ke depan akan dibangun dan dilengkapi lagi dengan kendaraan seperti truk, cold storage, pick up dan uang untuk proses simpan pinjam," ujarnya.
Program pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan mencapai sekitar 12 juta ton per tahun dengan luas wilayah laut mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi.
Namun, tantangan utama sektor perikanan nasional selama ini masih berkaitan dengan rantai dingin (cold chain), akses pasar, hingga rendahnya posisi tawar nelayan saat hasil tangkapan melimpah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah pesisir, termasuk di NTT yang memiliki ribuan desa pesisir dan sentra nelayan tradisional. Sebelumnya, pemerintah juga mendorong pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di sejumlah wilayah timur Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi hasil laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa kesempatan, juga turut menekankan pentingnya penguatan infrastruktur penyimpanan ikan dan distribusi hasil tangkapan. Hal ini guna mengurangi potensi kerugian pascapanen yang selama ini masih tinggi di kalangan nelayan tradisional.
Tinggalkan Komentar
Komentar