Periskop.id – Pemerintah memastikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Hingga Mei 2026, program tersebut tercatat telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja dan melibatkan ratusan ribu pelaku usaha lokal di berbagai daerah.

Data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 Mei 2026 menunjukkan, Program MBG kini dijalankan melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Sabtu (23/5), jutaan pekerja tersebut terlibat mulai dari pengolahan makanan, distribusi logistik, hingga pengelolaan dapur MBG di berbagai wilayah.

Pemerintah menyebut dampak ekonomi program MBG semakin terlihat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat yang kini mencapai 62,45 juta orang, terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyinggung dampak ekonomi program tersebut dalam pidato Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Rabu (20/5). "Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani, peternak, dan nelayan kita," ujar Prabowo.

Selain membuka lapangan kerja baru, program MBG juga menciptakan permintaan besar terhadap bahan pangan nasional. BGN mencatat hingga saat ini terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Sementara itu, 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai kategori penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

BGN menyebut, skema tersebut dirancang untuk memperkuat perputaran ekonomi rakyat dari tingkat desa hingga perkotaan melalui kebutuhan pangan yang berlangsung rutin setiap hari. Sebagai gambaran, satu unit SPPG membutuhkan sekitar 200 kilogram beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi sekitar 3.000 porsi makanan bergizi.

Selain beras, setiap dapur MBG juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan dengan asumsi menu ayam disajikan dua kali setiap pekan. Kebutuhan susu juga tergolong besar. BGN mencatat satu SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk memenuhi 3.000 porsi MBG, di mana setiap penerima manfaat memperoleh sekitar 150 mililiter susu per sajian.

Pemerintah menilai besarnya kebutuhan pangan tersebut berpotensi menciptakan pasar baru yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha pangan lokal. Program MBG sendiri mulai dijalankan secara nasional sejak 6 Januari 2025 dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan gizi nasional serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain fokus pada aspek kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga menargetkan program ini mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan berbasis lokal dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.