periskop.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana turun ke jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi tersebut digelar untuk menuntut Presiden Prabowo Subianto menghentikan sejumlah program dan kebijakan pemerintah.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan memaparkan, ada lima tuntutan utama yang akan dibawa mahasiswa. Tuntutan itu mencakup penghentian program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta penghentian militerisme di ruang sipil.

Advertisement

"Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih," kata Yatalathof dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Lima tuntutan itu merupakan hasil konsolidasi mahasiswa UI yang berlangsung pada hari yang sama. Yatalathof mengungkapkan, rumusan tersebut berangkat dari potret masalah ekonomi dan demokrasi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

Ia menilai Indonesia sejatinya adalah negara kaya, namun kesejahteraan rakyat tak kunjung terwujud. Pertumbuhan ekonomi disebut semakin terpuruk, sementara kebijakan pemerintah justru dinilai memperparah kondisi itu.

"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," ujar Yatalathof.

Yatalathof juga menilai pemerintah cenderung menolak kenyataan yang ada. Kritik dan perjuangan rakyat, menurutnya, justru didegradasi oleh pemerintah alih-alih ditanggapi secara serius.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menghargai aspirasi yang disuarakan mahasiswa, termasuk tuntutan agar rupiah segera diperkuat. Namun ia mengakui persoalan ekonomi Indonesia saat ini tidak mudah untuk diselesaikan.

"Tentu dipengaruhi oleh banyak faktor," kata Prasetyo di kompleks DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Sebelum aksi Jumat direncanakan, BEM UI lebih dulu menggelar focus group discussion (FGD) bersama elemen mahasiswa se-UI dan konsolidasi nasional pada Senin (8/6). Salah satu bahasan utama dalam forum itu adalah kondisi perekonomian Indonesia.

"Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," tegasnya.