Periskop.id - Ancaman krisis air bersih di Kota Cimahi dinilai semakin nyata. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung Heri Andreas mengingatkan, eksploitasi air tanah yang berlangsung bertahun-tahun telah membuat cadangan air terus menurun, terutama di wilayah Bandung Raya.

Peringatan itu semakin relevan karena musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah wilayah. Cimahi Selatan menjadi kawasan yang paling rentan karena sebagian warga sudah rutin kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.

Advertisement

"Kita tidak sadar telah melakukan eksploitasi air tanah, apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba-tiba kering, semakin parah kalau kemarau. Kita mesti khawatir, prediksinya kan di 2050 kekeringan ekstrem akan terjadi," katanya di Cimahi, Rabu (17/6). 

Heri mengatakan, krisis air bersih tidak muncul secara tiba-tiba. Kondisi itu merupakan akumulasi dari pengambilan air tanah berlebih, penurunan cadangan air, dan minimnya pengendalian penggunaan air bawah tanah. Ketika kemarau datang, masalah yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih terasa di tingkat rumah tangga.

Menurut dia, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan wilayah paling rentan. Beberapa kelurahan seperti Utama, Melong, dan Leuwigajah disebut sudah kerap mengalami kesulitan air bersih. Bahkan, sebagian warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan harian.

"Di luar musim kemarau saja, masyarakat di Cimahi Selatan itu ada yang kekeringan. Mereka harus beli air, di musim kemarau itu juga rutin disuplai tangki air bersih," ujarnya.

Heri menjelaskan, eksploitasi air tanah di Bandung Raya telah menyebabkan penurunan muka air tanah dalam skala besar. Berdasarkan kajian Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, penurunan muka air tanah di wilayah Bandung Raya mencapai sekitar 60 meter hingga 100 meter.

Penurunan itu menunjukkan, cadangan air tanah tidak lagi berada pada kondisi ideal. Menurut Heri, akuifer atau lapisan penyimpan air pada kedalaman 50 hingga 100 meter telah mengalami kerusakan. Sementara itu, lapisan air yang lebih dalam mulai terdampak karena kebutuhan air terus dikejar dengan pengeboran lebih dalam.

"Kemudian nanti ngebor lagi sampai di kedalaman 200 meter, nanti rusak lagi karena mencari air di titik yang lebih dalam. Kondisi itu kalau diteruskan, menyebabkan krisis air di 2050 itu tadi," katanya.

Pertumbuhan Permukiman, Industri, dan Aktivitas Ekonomi
Masalah air tanah di Cimahi tidak berdiri sendiri. Wilayah ini merupakan bagian dari Bandung Raya yang mengalami tekanan tinggi akibat pertumbuhan permukiman, industri, dan aktivitas ekonomi. Semakin banyak pihak mengambil air tanah, semakin besar tekanan terhadap akuifer yang menjadi sumber air warga.

Jika penggunaan air tanah tidak dikendalikan, sumur warga akan semakin mudah kering. Kondisi ini dapat memperbesar ketergantungan pada suplai air tangki, pembelian air, dan layanan perusahaan air minum daerah. Pada keluarga berpenghasilan rendah, biaya membeli air bersih dapat menjadi beban tambahan.

Dari sisi kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mencatat sedikitnya 312 RW berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan data kebencanaan dan koordinasi terkait prediksi musim kemarau, dengan puncak kekeringan diperkirakan mulai Agustus.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan, wilayah Cimahi Selatan masih menjadi daerah dengan dampak kekeringan paling parah dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini berkaitan dengan ketergantungan warga terhadap air PDAM dan air tanah.

"Kekeringan terparah yang kita catat itu dua tahun lalu. Kemudian paling parah ada di daerah selatan, memang karena warga mengandalkan air PDAM dan sebagian air tanah," ujarnya.

BPBD Kota Cimahi sebelumnya juga menyatakan seluruh kelurahan berpotensi terdampak kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau. Dari total 312 RW, sebagian besar memiliki riwayat kesulitan air saat musim kering.

“Kalau melihat dari potensinya, semua kelurahan di Kota Cimahi ini berpotensi terdampak kekeringan dan krisis air bersih, dan puncaknya di bulan Agustus sampai Oktober 2026 nanti,” kata Fithriandy.

Ancaman itu bukan sekadar prediksi di atas kertas. Pada musim kemarau sebelumnya, Cimahi pernah mengalami krisis air bersih yang membuat BPBD menyalurkan air ke banyak titik. Pada 2023, BPBD Kota Cimahi mendistribusikan lebih dari 600.000 liter air bersih untuk warga di 13 kelurahan yang terdampak kekeringan.

“Jadi hampir semua kelurahan, dari total 15 kelurahan hanya tersisa dua kelurahan yang belum meminta permohonan bantuan air bersih,” lanjut Fithriandy.

Pengalaman tersebut menunjukkan, kekeringan di Cimahi bukan ancaman baru. Namun, ketika eksploitasi air tanah terus berjalan dan musim kemarau berpotensi lebih kering, risiko krisis air bersih menjadi semakin besar.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kota Cimahi menyiapkan skema penyaluran air bersih. Penanganan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi serta Perumda Tirta Raharja apabila ada laporan kekurangan air dari warga.

"Akan ada operasi sesuai kondisi, misalnya apabila ada laporan kekurangan air bersih kita akan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPKP untuk memasok air bersih," serunya. 

Namun, suplai air tangki hanya bersifat respons darurat. Langkah itu membantu warga dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Jika sumber air tanah terus menurun, kebutuhan distribusi air bersih akan berulang setiap musim kemarau.

Karena itu, pengendalian penggunaan air tanah perlu menjadi agenda serius. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan sumur bor, memetakan pengguna air tanah skala besar, memperluas layanan air perpipaan, dan mendorong konservasi daerah resapan.

Di wilayah perkotaan padat seperti Cimahi, air tanah sering menjadi pilihan karena dianggap mudah dan murah. Namun, ketika pengambilannya dilakukan berlebihan, dampaknya ditanggung bersama oleh masyarakat. Sumur dangkal mengering, muka tanah berpotensi turun, dan warga yang paling lemah secara ekonomi menjadi kelompok pertama yang terdampak.

Perubahan Iklim dan Pola Musim
Masalah ini juga berkaitan dengan perubahan iklim dan pola musim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September, dengan Agustus menjadi periode dominan di banyak wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah juga diperkirakan mengalami curah hujan bawah normal atau lebih kering dari biasanya.

Kondisi itu membuat daerah yang cadangan airnya sudah menurun menjadi lebih rentan. Ketika hujan berkurang, proses pengisian kembali air tanah ikut melambat. Sementara kebutuhan warga, industri, dan aktivitas perkotaan tetap berjalan.

Pakar lingkungan dan kebencanaan kerap menekankan, kekeringan perkotaan tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya hujan saja. Di kota yang lahan resapannya berkurang dan penggunaan air tanah tinggi, hujan yang turun pun tidak otomatis tersimpan dengan baik. Air lebih cepat mengalir ke drainase, sungai, dan akhirnya hilang, bukan masuk ke dalam tanah.

Karena itu, solusi jangka panjang perlu mencakup konservasi air. Pemerintah dan masyarakat dapat memperbanyak sumur resapan, biopori, ruang terbuka hijau, kolam retensi, serta perlindungan kawasan resapan. Bangunan baru juga perlu didorong memiliki sistem penampungan air hujan.

Di tingkat rumah tangga, warga dapat mulai berhemat air, memperbaiki kebocoran pipa, menggunakan air secara lebih bijak, dan tidak membuang air bersih untuk kegiatan yang tidak perlu. Namun, langkah individu tetap harus dibarengi kebijakan publik yang mengendalikan penggunaan air tanah skala besar.

Untuk wilayah Cimahi Selatan, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus. Jika wilayah ini rutin terdampak, maka perlu ada peta detail sumber air, jumlah sumur, kedalaman sumur, cakupan layanan PDAM, kebutuhan harian warga, dan titik prioritas distribusi air saat darurat.

Pemutakhiran data juga penting agar bantuan air bersih tidak terlambat. Warga yang sudah berulang kali mengalami kekeringan perlu masuk daftar prioritas. Sekolah, fasilitas kesehatan, lansia, anak-anak, dan keluarga rentan juga perlu diperhatikan dalam rencana distribusi.

Selain itu, penguatan layanan Perumda Tirta Raharja menjadi bagian penting dari solusi. Semakin banyak warga yang memiliki akses air perpipaan yang andal, semakin kecil ketergantungan terhadap air tanah. Namun, perluasan layanan membutuhkan investasi jaringan, sumber air baku, pengolahan, dan distribusi yang stabil.

Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi lintas wilayah karena air tanah tidak mengikuti batas administratif kota. Eksploitasi di satu wilayah Bandung Raya dapat memengaruhi kondisi air tanah di wilayah lain. Karena itu, pengelolaan air tanah perlu dilihat dalam skala cekungan, bukan hanya per kelurahan atau per kota.

Jika tidak ada pengendalian serius, krisis air bersih dapat menjadi masalah sosial yang lebih luas. Warga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli air. Aktivitas rumah tangga terganggu. Sekolah, usaha kecil, dan layanan publik juga bisa terdampak ketika pasokan air tidak stabil.

Peringatan Heri Andreas, seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang. Air tanah bukan sumber daya yang bisa diambil tanpa batas. Cadangan air bawah tanah membutuhkan waktu panjang untuk terisi kembali, sementara kerusakan akuifer dapat sulit dipulihkan.

Dengan 312 RW berpotensi kekeringan dan wilayah Cimahi Selatan sudah rutin terdampak, Pemkot Cimahi perlu bergerak dari respons darurat menuju mitigasi struktural. Distribusi air tangki tetap diperlukan saat krisis, tetapi pengendalian eksploitasi air tanah, perluasan layanan air bersih, dan pemulihan daerah resapan harus menjadi prioritas.

Pada akhirnya, ancaman krisis air bersih di Cimahi adalah peringatan bahwa pembangunan perkotaan harus memperhitungkan daya dukung air. Tanpa pembatasan eksploitasi dan pengelolaan air yang lebih bijak, kekeringan yang kini muncul musiman dapat berubah menjadi krisis permanen di masa depan.