Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masih banyak persoalan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang perlu dituntaskan. Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara sejumlah kegiatan baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama pembenahan internal berlangsung.
Zulhas menegaskan, fokus pemerintah saat ini bukan memperluas cakupan program atau membangun fasilitas tambahan. Prioritasnya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan bisa diperbaiki terlebih dahulu.
"Begini, ini masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi, dilihat ya, sementara kegiatan lain disetop dulu. Yang lain yang baru-baru setop dulu," kata Zulhas di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Salah satu fokus pembenahan adalah tata kelola dapur penyedia makanan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG. Pemerintah menilai standar keamanan pangan perlu diperketat agar insiden yang membahayakan kesehatan penerima manfaat tidak kembali terjadi.
"Tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur ya, itu juga diaudit. Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru (MBG) akan kita lanjutkan," ujarnya.
Sejalan dengan upaya pembenahan itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Dari pantauan langsung itu, tim KSP menemukan sejumlah SPPG yang sudah menjalankan operasionalnya sesuai standar. Satuan-satuan pelayanan tersebut dinilai layak dijadikan model percontohan bagi daerah lain.
Tata kelola MBG memang tengah menghadapi berbagai persoalan belakangan ini. Sejumlah daerah melaporkan kasus keracunan makanan, sementara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program ini juga mencuat ke permukaan.
Dudung merinci, temuan sidaknya mencakup sejumlah aspek, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, hingga ketepatan distribusi kepada penerima manfaat.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6).
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar