Periskop.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, setelah insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis. Hasil penelusuran awal menunjukkan proses memasak dilakukan sejak malam sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencopotan telah dilakukan bersamaan dengan pengiriman tim investigasi ke Papua. “Sudah, sudah kita copot,” katanya seusai rapat koordinasi mengenai refocusing penerima MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (6/8).
Menurut Sudaryono, catatan operasional dapur dan keterangan pengelola menunjukkan makanan mulai disiapkan sekitar pukul 19.00 pada hari sebelumnya, kemudian baru dibagikan sekitar pukul 11.00 keesokan harinya. Jeda panjang tersebut dinilai melanggar prosedur keamanan pangan yang ditetapkan BGN.
“Berdasarkan sistem yang kita punya dan pengakuan setelah kronologinya, mereka mulai memasaknya itu terlalu cepat, jam 7 malam di hari sebelumnya sudah mulai memasak, sehingga diberikan di jam 11, dan ada beberapa juga yang keracunan saya lihat itu ada yang sudah dibawa dalam kondisi rusak, lalu yang masih kami validasi lagi, ada anak yang membawa pulang MBG-nya,” paparnya.
Sampel makanan ditemukan mengandung E. coli
Kementerian Kesehatan telah memeriksa sejumlah sampel makanan yang berkaitan dengan insiden keamanan pangan MBG di Papua dan Semarang. Hasil laboratorium menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada beberapa jenis makanan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bakteri tersebut tidak hanya ditemukan pada satu jenis bahan pangan. Namun, pemerintah belum memerinci sampel mana yang berasal dari kasus Depapre dan mana yang berkaitan dengan kejadian di Semarang.
“Begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada, jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya, bukan hanya semangka tapi ada beberapa makanan lain,” kata Budi.
Temuan bakteri dan proses memasak terlalu awal menjadi bagian dari materi investigasi. Pemeriksaan masih diperlukan untuk memastikan titik kontaminasi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
BGN menyatakan setiap SPPG yang terlibat dalam insiden keamanan pangan akan dihentikan sementara. Sampel makanan kemudian diperiksa oleh dinas kesehatan di bawah pengawasan Kemenkes, sedangkan kepala SPPG dicopot untuk memudahkan evaluasi dan penentuan tanggung jawab.
Jumlah Pasien Masih Diverifikasi
Pemerintah Kabupaten Jayapura mengaktifkan sistem rujukan setelah pasien datang secara bersamaan ke Puskesmas Depapre sejak Selasa malam. Delapan puskesmas di sekitar Sentani disiagakan, sementara RSUD Yowari, Rumah Sakit Dian Harapan, dan rumah sakit milik Kemenkes turut menerima pasien.
Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menyebut jumlah warga yang memperoleh penanganan diperkirakan mencapai ratusan orang. Pendataan saat itu masih berlangsung karena pasien berasal dari sejumlah kampung dan ditangani di beberapa fasilitas kesehatan.
Sebelumnya dikabarkan, sedikitnya 80 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG. Delapan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura kemudian menunjukkan perkembangan positif dan satu di antaranya telah diperbolehkan pulang.
Pemkab Jayapura menyatakan belum ada korban meninggal. Keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, pusing, demam, dan kejang. Pemerintah daerah meminta pasien tetap menjalani observasi hingga dokter memastikan kondisinya stabil.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Beeri Wopari mengatakan jumlah kasus baru terus berkurang memasuki hari ketiga penanganan.
“Kasus-kasus akut sudah jauh berkurang dibandingkan hari pertama dan kedua. Penambahan kasus baru juga sudah sangat menurun, bahkan hingga siang ini belum ada laporan kasus baru,” katanya.
BGN Terapkan Nol Toleransi
BGN telah mengubah klasifikasi insiden keracunan MBG dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal karena menyangkut keselamatan anak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan penghentian dapur, pengujian laboratorium, pemeriksaan pegawai, dan evaluasi terhadap kepala SPPG.
Sudaryono menegaskan unsur kesengajaan atau sabotase akan diteruskan kepada kepolisian. Namun, penanganan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai penyebab dan tanggung jawab masing-masing pihak dipastikan.
BGN juga memberi batas waktu hingga 10 Agustus 2026 kepada seluruh SPPG untuk memenuhi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan terancam ditutup permanen. Hingga 6 Agustus, BGN mencatat telah mencopot 137 kepala SPPG di berbagai daerah karena dapurnya ditangguhkan atau dinilai bermasalah.
Pemenuhan sertifikat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBG. Data BGN per 15 April 2026 menunjukkan 13.576 dari 25.925 SPPG yang beroperasi telah mengantongi SLHS atau sekitar 52,37%. BGN menargetkan seluruh dapur memenuhi sertifikasi pada Agustus 2026.
Kasus Depapre menjadi pengingat bahwa pemenuhan jumlah porsi tidak boleh mengalahkan standar keamanan pangan. Pengawasan harus menjangkau seluruh proses, mulai dari waktu memasak, suhu penyimpanan, kebersihan pekerja dan peralatan, kualitas air, hingga durasi distribusi ke sekolah.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar