Periskop.id - Video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia terang-terangan mengaku menerima uang selama demonstrasi "Tata Ulang Indonesia" yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.

Potongan video itu beredar lewat akun Instagram @marhaenpress dan mulai ramai diperbincangkan pada Selasa, 23 Juni 2026. Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin di hadapan sivitas akademika Universitas Bung Karno (UBK).

Pengakuan Abdimaludin Soal Uang Demo

Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin menyatakan memang menerima sejumlah uang dalam kaitannya dengan demonstrasi tersebut. "Terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan, terkait uang itu, saya memang menerima," ujarnya dalam rekaman yang beredar.

Ia menjelaskan bahwa uang tunai yang sudah diterimanya baru sekitar 20% dari total nominal yang semula dijanjikan. Besaran keseluruhan dari jumlah yang dijanjikan itu tidak ia sebutkan secara spesifik.

Menurut pengakuannya, dana tersebut dikucurkan melalui seorang anggota kepolisian yang ia kenal atas perantaraan seorang alumni UBK. Syaratnya, massa yang berada di bawah koordinasi Abdi tidak bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, serta bersedia mengikuti mediasi tertutup bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rincian Distribusi Uang ke Pengurus BEM

Abdi mengungkapkan bahwa uang tersebut tidak hanya dipakai untuk keperluan pribadinya, tetapi juga dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan UBK.

"Rp2,5 juta ke dua alumnus, Rp2 juta ke Wakil saya, Rp2 juta ke Mubarak, dan Rp2 juta ke BEM FE UBK," paparnya. Dana itu disalurkan ke alumni, jajaran pengurus BEM FH UBK, serta pengurus BEM Fakultas Ekonomi UBK.

Kronologi Demo Tata Ulang Indonesia 15 Juni 2026

Aksi "Tata Ulang Indonesia" digelar mahasiswa UBK pada Senin, 15 Juni 2026. Massa bertolak dari kampus UBK di Cikini dan berencana bergerak ke kawasan Patung Kuda.

Di kawasan Tugu Tani, peserta demonstrasi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian sebelum pergerakan massa terhenti.

Para pimpinan aksi selanjutnya diminta menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa mendatangi kantor Wapres dan menjalani sesi mediasi tertutup selama 60 menit.

Topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih. "Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi usai mediasi di Istana Wakil Presiden.

Ancaman Lanjutkan Aksi Jika Tuntutan Diabaikan

Sehari setelah mediasi, Abdi menegaskan pihaknya siap kembali turun ke jalan bila tuntutan tidak ditindaklanjuti. "Kalau tuntutan kami sampai 5x24 jam setelah pertemuan tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi," tegasnya pada Selasa, 16 Juni 2026.