Periskop.id - Pemerintah menargetkan sebanyak 22.000 rumah di Tanah Papua mendapat bantuan Program Bedah Rumah pada 2026. Program ini diarahkan untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih banyak ditemukan di wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, hingga kawasan perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat. Menurut dia, persoalan rumah tidak layak huni di Papua tidak hanya ditemukan di kampung-kampung terpencil, tetapi juga masih terjadi di wilayah kota.
"Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat baik di kota maupun daerah terpencil," kata Mendagri Tito Karnavian di Jayapura, Selasa (23/6).
Program Bedah Rumah ini akan menjangkau berbagai wilayah di Tanah Papua, mulai dari perbatasan, pesisir, hingga kawasan perkotaan. Tito menyebut kunjungannya ke sejumlah titik memperlihatkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah warga masih nyata dan tersebar di banyak tipe wilayah.
"Pada hari Minggu (21/6) saya melihat bedah rumah di wilayah perbatasan yakni di Mosso, lalu Senin (22/6) di daerah perkotaan Tanjung Ria, sehingga ini bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Tito Karnavian.
Tito mengatakan, pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan perumahan di Papua. Alasannya, jumlah rumah tidak layak huni masih tinggi, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah perbatasan.
Menurut dia, target bedah rumah untuk Tanah Papua naik sangat besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya hanya sekitar 1.600 unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi sekitar 22.000 rumah.
"Target untuk seluruh Papua meningkat sangat signifikan. Kalau sebelumnya hanya sekitar 1.600 unit, sekarang menjadi sekitar 22.000 rumah yang akan dibedah pada 2026," cetusnya.
Kenaikan target ini menunjukkan perubahan skala intervensi pemerintah. Program yang sebelumnya relatif terbatas kini diperluas agar menjangkau lebih banyak rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di hunian tidak layak.
Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH umumnya merujuk pada rumah yang tidak memenuhi standar dasar sebagai tempat tinggal sehat dan aman. Masalahnya bisa berupa struktur bangunan yang rapuh, lantai tanah, dinding tidak memadai, atap rusak, ventilasi buruk, tidak punya sanitasi layak, atau tidak memiliki akses air bersih yang cukup.
Papua Masih Hadapi Tantangan Hunian Layak
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persoalan hunian layak di Papua masih menjadi tantangan besar. BPS mencatat kebutuhan hunian layak di wilayah Papua membutuhkan perhatian serius karena ketimpangan kondisi rumah antarwilayah masih tinggi.
Dalam catatan BPS, di Papua Pegunungan, hampir 90 persen masyarakat belum menempati rumah yang memadai. Sementara di Papua Tengah, lebih dari separuh penduduk juga menghadapi kondisi serupa.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa program bedah rumah tidak cukup dilihat sebagai renovasi bangunan. Di Papua, rumah layak berkaitan langsung dengan kesehatan, keamanan, martabat, akses pendidikan, produktivitas keluarga, dan kualitas hidup harian masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang menyebut masih ada ratusan ribu rumah tangga di Tanah Papua yang tinggal di rumah tidak layak huni. “Dari rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri di Tanah Papua, masih terdapat sekitar 686.900 yang tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Amalia di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa.
Jumlah itu mencakup enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan rumah tidak selalu berarti warga sudah tinggal di hunian yang layak.
Banyak keluarga memiliki rumah sendiri, tetapi kondisinya belum memenuhi standar sebagai tempat tinggal sehat dan aman. Karena itu, program peningkatan kualitas rumah menjadi penting untuk menjawab backlog kualitas hunian.
Data Jadi Kunci agar Bantuan Tepat Sasaran
Salah satu tantangan terbesar program bedah rumah adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang paling membutuhkan. Untuk itu, data menjadi faktor kunci.
BPS mendukung penyusunan kebijakan perumahan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini digunakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci, termasuk kondisi fisik rumah, sanitasi, sumber energi, serta tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Amalia menjelaskan, data DTSEN dapat membantu pemerintah melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan. “Melalui data ini, pemerintah dapat melihat kondisi riil masyarakat, seperti apakah memiliki fasilitas sanitasi yang layak, tingkat pendidikan, hingga penghasilan bulanan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pemanfaatan data untuk memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran.
“Data yang kami sediakan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan program perumahan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Pernyataan ini penting karena program bedah rumah berskala besar rentan menghadapi persoalan administratif. Ada warga yang secara kondisi sangat membutuhkan bantuan, tetapi belum memiliki dokumen lengkap. Di sisi lain, ada risiko bantuan tidak tepat sasaran jika data tidak diperbarui dan diverifikasi dengan baik.
Tidak Hanya Kota, Perbatasan Juga Disasar
Tito menambahkan, selain Program Bedah Rumah reguler, pemerintah juga menjalankan program khusus perbaikan rumah di kawasan perbatasan. Program ini diarahkan agar warga yang tinggal di titik-titik terdepan Indonesia juga mendapat akses hunian yang layak.
"Kami ingin masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun perkotaan memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan aman," ujar Tito.
Kawasan perbatasan seperti Mosso memiliki arti strategis. Di wilayah seperti ini, rumah layak tidak hanya menyangkut kesejahteraan keluarga, tetapi juga kehadiran negara di garis depan. Ketika warga perbatasan tinggal di rumah yang aman, sehat, dan bermartabat, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pelayanan dasar tidak berhenti di kota besar.
Namun, pelaksanaan program di Papua tidak mudah. Wilayah Papua memiliki tantangan geografis yang berat, mulai dari jarak antardaerah yang jauh, akses transportasi terbatas, biaya logistik tinggi, hingga kondisi sosial yang beragam. Karena itu, program bedah rumah perlu dirancang dengan pendekatan lokal dan tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
Program BSPS Diperluas
Program bedah rumah di Papua berkaitan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini memberi bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya secara swadaya, dengan pendampingan teknis dan dukungan material.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya telah meluncurkan pelaksanaan BSPS se-Papua di Kota Sorong. Program tersebut menyasar enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pelaksanaan BSPS di Papua merupakan bukti kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menekankan percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan warga. “Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam konteks Papua, BSPS tidak hanya bertujuan memperbaiki bangunan rumah. Program ini juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja setempat, toko bangunan, penyedia material, dan warga penerima bantuan.
Dari 45.000 Nasional Jadi 400.000 Unit
Secara nasional, program BSPS atau bedah rumah pada 2026 meningkat tajam. Pemerintah menaikkan target dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Dari jumlah tersebut, wilayah Papua mendapat porsi besar. Sebelumnya, Kementerian PKP menyebut kuota BSPS di seluruh Papua ditingkatkan menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Dalam perkembangan terbaru, Mendagri Tito menyebut targetnya sekitar 22.000 rumah.
Kenaikan ini memperlihatkan bahwa Papua menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program perbaikan rumah. Pemerintah melihat bahwa persoalan hunian layak di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kecil-kecilan.
Maruarar sebelumnya menyebut program renovasi rumah di Papua akan mulai dilaksanakan pada Mei 2026 dan tidak hanya menyasar rumah, tetapi juga ekonomi lokal.
“Mohon dukungan semua kepala daerah. Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” ujar Maruarar
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan program perumahan sebagai penggerak ekonomi mikro. Ketika rumah diperbaiki, permintaan bahan bangunan naik, pekerja lokal terserap, dan usaha kecil di sekitar lokasi proyek ikut bergerak.
Kota Sorong Jadi Contoh
Kota Sorong menjadi salah satu contoh daerah yang mendapatkan peningkatan alokasi cukup besar. Pada 2025, alokasi BSPS untuk Kota Sorong hanya sekitar 40 unit. Pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi 607 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan peningkatan itu dalam kunjungan ke Sorong.
“Tahun lalu alokasi BSPS untuk Kota Sorong hanya 40 unit, tahun 2026 ini kita tingkatkan menjadi 607 unit. Secara keseluruhan, di Papua terdapat 42 kabupaten/kota, dan kita pastikan setiap kabupaten/kota minimal mendapatkan 500 unit. Dengan demikian, total alokasi BSPS di seluruh Papua kurang lebih mencapai 22.000 unit,” terangnya.
Di Papua Barat Daya, alokasi BSPS mencapai 3.107 unit. Jumlah itu tersebar di enam kabupaten/kota. Kota Sorong mendapat 607 unit, sedangkan Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw masing-masing mendapat 500 unit.
Sorong menjadi gambaran bahwa masalah RTLH tidak hanya ada di pedalaman. Di kota yang menjadi pintu masuk penting Papua Barat Daya itu, kebutuhan bedah rumah masih besar. Bahkan, Pemerintah Kota Sorong memperkirakan jumlah RTLH di wilayahnya mencapai sekitar 18.000 unit.
“Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Sorong saat ini diperkirakan mencapai sekitar 18.000 unit. Oleh karena itu, program BSPS ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota Sorong Septinus Lobat.
Tantangan Administrasi dan Verifikasi
Meski targetnya besar, pelaksanaan bedah rumah di Papua tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kelengkapan administrasi calon penerima.
Dalam peninjauan di Sorong, Maruarar menemukan ada rumah yang secara kondisi layak menerima bantuan, tetapi belum lolos verifikasi karena dokumen belum lengkap.
“Dari hasil peninjauan, ada beberapa rumah yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, tetapi belum bisa lolos verifikasi karena kekurangan dokumen administrasi. Saya minta kepada Wali Kota untuk membantu melengkapi persyaratan tersebut agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Masalah seperti ini penting diperhatikan. Jika administrasi terlalu kaku, warga paling rentan bisa justru tertinggal. Namun, jika verifikasi longgar, bantuan bisa tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah daerah memegang peran besar dalam pendataan, validasi, dan pendampingan warga.
Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan program.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan lancar, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga dukungan kebijakan di lapangan,” tambahnya.
Jangan Berhenti pada Seremoni
Program bedah rumah sering dipahami sebagai perbaikan fisik, seperti mengganti atap, dinding, lantai, atau memperbaiki sanitasi. Namun, dampaknya dapat lebih luas.
Rumah yang lebih aman dan sehat dapat mengurangi risiko penyakit, terutama bagi anak-anak dan lansia. Rumah yang lebih kokoh juga membuat keluarga lebih tenang saat menghadapi cuaca buruk. Sanitasi yang lebih baik membantu meningkatkan kesehatan lingkungan.
Bagi keluarga miskin, rumah layak juga dapat memberi rasa aman dan martabat. Anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman. Orang tua bisa menjalani aktivitas harian tanpa terus dibayangi kondisi rumah yang bocor, rapuh, atau tidak sehat.
Karena itu, target 22.000 rumah di Papua bukan hanya angka pembangunan. Di balik setiap unit, ada keluarga yang diharapkan bisa hidup lebih layak.
Meski targetnya besar, program ini tetap perlu dikawal. Tantangannya bukan hanya memastikan rumah dibedah, tetapi juga memastikan kualitas bangunan sesuai kebutuhan, bahan bangunan tersedia, tenaga kerja lokal terlibat, dan penerima manfaat benar-benar sesuai data.
Papua memiliki kondisi geografis yang membuat biaya material dan logistik bisa berbeda jauh antarwilayah. Di daerah pesisir, pedalaman, dan perbatasan, kebutuhan desain rumah juga bisa berbeda. Karena itu, standar teknis perlu tetap memperhatikan konteks lokal.
Program ini juga harus transparan. Pengawasan diperlukan agar bantuan tidak tersendat, tidak bocor, dan tidak berhenti di tengah jalan. Pendampingan teknis juga penting agar masyarakat tidak hanya menerima bahan bangunan, tetapi mampu menyelesaikan perbaikan rumah dengan kualitas yang layak.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar