Periskop.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta masyarakat tidak mempertentangkan kondisi sekolah rusak dengan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digunakan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sudaryono, pembangunan dapur MBG dan perbaikan sekolah menggunakan skema serta jalur penanganan yang berbeda. SPPG umumnya disediakan melalui kemitraan BGN, sedangkan rehabilitasi sekolah menjadi bagian dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan perbedaan mencolok antara bangunan sekolah yang rusak dan dapur MBG yang berada di dekatnya.
"Jadi, sebetulnya cukup simpel kalau ada sekolah rusak yang ditemukan itu cukup lapor, ada portalnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pasti diperbaiki. Ini kan masalahnya enggak fair (adil) ya, sekarang sudah diperbaiki 70 ribu, begitu ada yang rusak apalagi sebelahnya dapur MBG-nya mengkilap, bersih, warnanya biru bagus terus dibanding-bandingkan, ini sesuatu yang menurut saya tidak, tapi enggak apa-apa, itu bagian dari dinamika kita berdemokrasi," ucap Sudaryono di Jakarta, Rabu (29/7).
Sekolah Rusak di Samping Dapur MBG Sempat Viral
Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik terjadi di SDN Gandawesi II, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Tiga ruang kelas di sekolah tersebut masuk kategori rusak berat, sedangkan bangunan SPPG di sebelahnya terlihat lebih baru dan terawat.
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menyatakan sekolah itu telah diusulkan ke dalam program revitalisasi Kemendikdasmen. Pemerintah daerah mengajukan total 323 satuan pendidikan, terdiri atas 221 SD, 63 SMP, serta 39 PAUD dan taman kanak-kanak, untuk memperoleh penanganan.
Sudaryono menilai kondisi sekolah yang rusak sebaiknya langsung dilaporkan agar dapat ditangani oleh instansi terkait, bukan digunakan untuk mempertentangkan dua program pemerintah.
"Jadi sebetulnya sebelum saya jadi kepala BGN saya sering berkampanye ini. Sekolah rusak ini sudah tinggal lapor itu ada portalnya, itu dibereskan, sehingga saya ingin mengajak kita semua ya untuk tidak memperkeruh persoalan. Kalau Anda temukan sekolah rusak ya sudah difoto, laporkan saja, enggak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG karena enggak nyambung. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra dan sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda," paparnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan skema kemitraan pembangunan SPPG. BGN menyebut investasi awal fasilitas dapur ditanggung mitra menggunakan dana pribadi, dengan kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, bergantung pada lokasi dan harga lahan. Pemerintah kemudian memberikan pembayaran layanan setelah SPPG beroperasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Kemendikdasmen Catat 196 Ribu Sekolah Rusak
Meski Sudaryono menyebut sekitar 70 ribu sekolah telah diperbaiki, data resmi Kemendikdasmen per 1 Juli 2026 menunjukkan masih terdapat 196.022 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera. Pemerintah menargetkan persoalan tersebut diselesaikan secara bertahap hingga 2028.
Adapun angka sekitar 71 ribu dalam keterangan Kemendikdasmen merujuk pada target sekolah yang memperoleh dukungan revitalisasi sepanjang 2026, bukan jumlah yang seluruh proses perbaikannya telah selesai.
Pada tahun ini, APBN awalnya dialokasikan untuk revitalisasi sekitar 11.744 satuan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengarahkan penambahan minimal 60 ribu sekolah, sehingga total sasaran program mencapai sedikitnya 71 ribu satuan pendidikan.
Kemendikdasmen juga menyediakan Aplikasi Revitalisasi Sekolah sebagai sarana pengusulan dan pemantauan program. Aplikasi tersebut digunakan sekolah serta pemerintah daerah untuk mengajukan kebutuhan rehabilitasi berdasarkan data Dapodik, kelengkapan dokumen, tingkat kerusakan, dan hasil verifikasi berjenjang.
BGN Fokus Jaga Keamanan Dapur MBG
Sudaryono mengatakan BGN tetap berkonsentrasi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi. Makanan yang dibagikan juga harus aman dikonsumsi serta sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, terutama anak sekolah.
BGN sebelumnya menegaskan SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola akan dievaluasi. Operasional dapur dapat dihentikan apabila pengelola tidak mampu melakukan perbaikan.
Sudaryono memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap laporan, kritik, dan saran masyarakat. Namun, ia meminta informasi disampaikan berdasarkan keadaan sebenarnya agar persoalan dapat ditangani oleh lembaga yang berwenang.
"Masalah kita cari, kita temukan, kita cari solusi, kita selesaikan karena memang tugas kita adalah menyelesaikan persoalan. Persoalan pendidikan, kesehatan, gizi, macam-macam itu tugas kita. Jadi, saya terima kasih ya sudah menaikkan itu semua dan di momen kesempatan ini, di hadapan banyak kamera, saya sampaikan kalau Anda menemukan sesuatu yang enggak benar, sampaikan apa adanya, enggak perlu dibumbui ini dan itu," ucap Sudaryono.
Perbedaan sumber pendanaan memang membuat pembangunan SPPG dan rehabilitasi sekolah tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, besarnya jumlah sekolah rusak menunjukkan pemerintah tetap perlu mempercepat perbaikan serta menyampaikan progresnya secara terbuka agar ruang belajar yang aman dan layak dapat tersedia merata.
Tinggalkan Komentar
Komentar