Prabowo Siapkan Anggaran Buka Lahan Tanpa Bakar untuk Cegah Karhutla

Periskop.id - Pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar sebagai bagian dari strategi mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali melanda sejumlah daerah pada 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar masyarakat yang membutuhkan alat berat untuk membuka lahan dapat berkoordinasi dengan aparat. Pemerintah nantinya akan membantu menyediakan kebutuhan tersebut.

"Presiden sudah perintah juga, jika rakyat mau buka lahan, butuh alat berat, lebih baik lapor ke aparat, nanti dibantu, dan kita siapkan anggaran khusus," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Namun, pemerintah belum mengungkap besaran anggaran maupun mekanisme teknis untuk mendapatkan bantuan alat berat tersebut.

Kebijakan ini menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk mencegah praktik pembukaan lahan menggunakan api, terutama ketika sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih menghadapi risiko karhutla pada musim kemarau. "Intinya jangan buka lahan dengan bakar-bakar, kerugian kita lebih besar," ujar Prasetyo.

Pemerintah Gelar Rapat Khusus Karhutla

Selain menyiapkan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar, pemerintah akan menggelar rapat terbatas untuk membahas strategi mitigasi karhutla jangka panjang. Rapat tersebut akan melibatkan sejumlah ahli untuk mengevaluasi penyebab kebakaran berulang serta mencari langkah pencegahan yang dapat dilakukan sebelum memasuki periode rawan.

"Hari ini rencana kita mau ratas mitigasi karhutla supaya tidak terus berulang setiap tahun. Semua sektor harus dimitigasi," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyebut kemarau yang lebih kering dari kondisi normal di sejumlah wilayah meningkatkan risiko kebakaran.

Data Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi menunjukkan masih terdapat 479 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 16 September 2026. Jumlah itu turun 558 titik dibandingkan sehari sebelumnya, tetapi operasi pengendalian tetap dilakukan karena kebakaran dan kabut asap masih terjadi di sejumlah wilayah.

Di Sumatera Selatan saja, BNPB mencatat 49.591 hotspot sepanjang 1 Januari hingga 16 September 2026. Sebanyak 3.098 kejadian karhutla telah tercatat dalam periode yang sama.

BNPB mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis berarti satu kejadian kebakaran. Temuan tersebut masih perlu diverifikasi di lapangan.

Pencegahan Karhutla Mau Masuk Pendidikan

Pemerintah juga memilih jalur pendidikan untuk menekan risiko kebakaran dalam jangka panjang. Prasetyo mengatakan, materi mengenai pencegahan karhutla telah diminta untuk masuk dalam kurikulum muatan lokal. Pemerintah juga menginginkan edukasi mengenai pencegahan kebakaran diberikan melalui pendidikan agama sejak usia dini.

"Kemarin sudah kita minta masuk ke kurikulum mulok (muatan lokal). Kita minta masuk juga ke pendidikan agama sejak dini. Segala cara harus ditempuh," kata Prasetyo.

Pendekatan pencegahan juga terus diperkuat BNPB. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api telah muncul.

“Personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi digerakkan sejak fase pencegahan, deteksi dini sampai dengan pemulihan pascakebakaran,” ujar Suharyanto saat meninjau operasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

Pesawat Pemadam hingga 2.000 Truk Disiapkan

Selain pencegahan dari tingkat masyarakat, pemerintah menambah peralatan untuk menghadapi kebakaran apabila api tetap muncul. Prasetyo mengatakan pemerintah telah memesan pesawat model Beriev beserta sejumlah peralatan pemadam. Pemerintah juga disebut telah membeli sekitar 2.000 unit truk pemadam kebakaran pada tahun sebelumnya.

"Untung tahun lalu kita sudah nekat beli truck pemadam kebakaran sekitar 2.000 unit dan terbukti sekarang banyak dan dibutuhkan," kata Prasetyo.

Sebelumnya, pemerintah juga menambah kekuatan pemadaman di Kalimantan Tengah. Dalam rapat penanganan karhutla pada Agustus 2026, Presiden Prabowo menyetujui tambahan empat helikopter water bombing, 100 pompa air, 2.000 alat pelindung diri, sumur bor, selang air, serta peralatan pemadaman lainnya.

Pemerintah juga telah mengerahkan sekitar 12.880 personel untuk membantu pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak.

Karhutla Tak Hanya Berkaitan dengan Lahan Masyarakat

Di sisi lain, data organisasi lingkungan menunjukkan pencegahan karhutla juga perlu menyentuh pengelolaan kawasan konsesi. Pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 menemukan 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif area karhutla mencapai 107.649 hektare.

Khusus di Kalimantan, terdapat 34.262 hotspot dengan luas indikatif kebakaran mencapai 33.837 hektare. Dari jumlah titik panas tersebut, WALHI menyebut 25.524 hotspot atau sekitar 74% berada di kawasan konsesi perusahaan, termasuk perkebunan, pertambangan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Keberadaan hotspot di sebuah konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Data titik panas tetap memerlukan verifikasi lapangan dan penyelidikan untuk menentukan sumber api serta pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah sendiri pada September memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). BNPB menyebut temuan di lapangan menunjukkan ada kebakaran yang diduga terjadi akibat tindakan sengaja maupun kelalaian dan sebagian kasus telah diproses secara hukum.

Dengan kondisi tersebut, strategi pemerintah kini berjalan melalui beberapa jalur sekaligus, mulai dari membantu masyarakat membuka lahan tanpa api, edukasi, penguatan peralatan dan personel, hingga pengawasan serta penegakan hukum di wilayah rawan.