periskop.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi terkait selisih dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di bank. Hasil telusuran menunjukkan, selisih dana tersebut sebesar Rp18 triliun untuk perbandingan data dana Pemda di Bank Indonesia dengan data laporan resmi kementeriannya.
Hingga 30 September, laporan data dana Pemda di BI, masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Angka tersebut berbeda dengan data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di mana hingga 17 Oktober dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.
Tito menyampaikan perbedaan nominal pada data ini dipicu oleh ketidaksesuaian waktu penyampaian data. Hal ini terjadi karena simpanan di Pemda pada perbankan sifatnya dinamis sehingga selisih waktu penyampaian data berpengaruh pada jumlah dana.
Di Jawa Barat data yang dikeluarkan BI mencatat APBD yang mengendap di perbankan mencapai Rp4,1 triliun. Terdiri dari Rp3,8 triliun dana Provinsi dan Rp300 miliar dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dan beberapa instansi.
Padahal saat ini sisa uang Pemda Jawa Barat hanya Rp2,7 triliun karena sebagian dana sudah dibelanjakan Pemda.
“Ya pastinya akan beda karena waktunya juga beda kan, uang sudah dibelanjakan. Yang diketahui itu Rp4,1 triliun dan Rp3,8 triliunnya adalah dana dari provinsi, Pemda Jawa Barat, sementara Rp300 miliarnya milik BLUD,” jelas Tito kepada wartawan, dikutip Sabtu (11/1).
Tito menyampaikan bahwa ini hal yang wajar mengingat total Pemda yang ada di Indonesia untuk 38 provinsi yang terdiri dari 512 daerah, 98 kota, dan 416 Kabupaten. Di sisi lain, Tito mengungkapkan kesalahan penginputan data oleh bank daerah membuat simpanan Pemda tampak membesar.
Sebelumnya, di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan telah terjadi kasus perbedaan data dana. Data Bank Indonesia mencatatkan Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki dana sebesar Rp5,1 triliun. Namun,data tersebut ternyata beda dengan kondisi sesungguhnya.
"Anggaran yang dikasih itu Rp1,6 triliun APBD dan sisanya Rp800 miliar. Bisa beda rupanya Bank Pembangunan Daerah disana meinpit Rp5,1 triliun otomatis yang tersimpan di BI untuk kota Banjarbaru bukan Kalsel," ucap Tito.
Tito menyebut kesalahan serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, laporan menyebut adanya dana mengendap sebesar Rp2,6 triliun, padahal APBD Talaud hanya Rp800 miliar dengan sisa anggaran sekitar Rp62 miliar.
"Setelah diselidik, BPD Kalimantan Tengah salah menginput kode daerah, sehingga Rp2,6 triliun yang tercatat sebagai milik Talaud ternyata milik Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah" jelas Tito.
Tito juga menyoroti kasus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengkritik penumpukan kas Pemda di perbankan sebesar Rp233,97 triliun per September 2025. Namun, kini sisa dana yang masih mengendap hanya sekitar Rp 18 triliun, karena sebagian sudah digunakan daerah.
Tinggalkan Komentar
Komentar