periskop.id - Apa yang terjadi ketika figur publik yang dulu diagungkan tiba-tiba jatuh ke meja penghakiman publik? Dunia maya memberi jawabannya. Pada tahun 2022, Ridwan Kamil (RK) dipuji sebagai contoh ideal komunikasi publik dengan sosok yang hangat, jenaka, dan terasa dekat. Banyak warganet melihatnya bukan sekadar pejabat, melainkan sosok ayah yang bijak dan menenangkan.
Namun, memasuki Desember 2025, suasananya berubah drastis. Kolom komentar yang dulu penuh apresiasi kini dipenuhi sindiran dan kekecewaan. Perubahan ini bukan sekadar soal politik, melainkan potret sosiologi digital, tentang bagaimana algoritma yang pernah membangun citra, dapat berbalik menjadi ruang penghakiman ketika narasi yang ditampilkan tak lagi sejalan dengan kenyataan.
Ketika Citra Ideal Justru Menjadi Beban Terberat
Perubahan sentimen publik terhadap RK dapat dibaca sebagai akumulasi runtuhnya “kontrak emosional” antara figur publik dan masyarakat. Kontrak ini terbentuk melalui citra, narasi, dan konsistensi pesan yang dibangun bertahun-tahun di ruang publik.
Dalam kajian komunikasi, fenomena tersebut sejalan dengan Expectancy Violation Theory yang dikembangkan oleh Judee K. Burgoon. Teori ini menjelaskan bahwa figur dengan citra sangat positif akan menghadapi reaksi penolakan publik yang jauh lebih keras ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan ekspektasi kolektif. Semakin ideal citra yang dibangun, semakin tinggi pula standar moral yang dilekatkan publik.
Selama ini, RK tidak hanya tampil sebagai pejabat, tetapi juga merepresentasikan keluarganya sebagai simbol harmoni dan keteladanan melalui media sosial, sebuah narasi yang menyerupai keluarga cemara versi pejabat publik. Citra tersebut membentuk ekspektasi bahwa nilai-nilai yang dikomunikasikan di ruang publik sejalan dengan praktik kehidupan personal.
Ketika informasi mengenai proses perceraian dengan Atalia Praratya mencuat ke ruang publik pada akhir 2025 disertai spekulasi yang berkembang luas, sebagian masyarakat mengalami guncangan kognitif. Isu ini tidak lagi dipersepsikan sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai pelanggaran simbolik terhadap nilai kesetiaan dan keteladanan yang sebelumnya dilekatkan pada dirinya.
Kekecewaan yang sebelumnya bersifat politis pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 pun bereskalasi menjadi kemarahan personal. Bagi sebagian publik, runtuhnya citra “suami dan ayah idaman” memicu rasa dikhianati dan mendorong evaluasi ulang atas persona publik yang selama ini mereka percayai, apakah benar autentik atau sekadar konstruksi citra yang terlalu rapi.
Ketika rasa percaya publik telah luntur, respons yang muncul bukan lagi sekadar kritik, melainkan upaya kolektif untuk membongkar kembali jejak digital masa lalu.
Viralitas sebagai Mesin Penghakiman Publik
Salah satu fenomena paling brutal sekaligus menarik di era media sosial adalah apa yang kerap disebut sebagai arkeologi digital. Netizen memiliki memori kolektif yang panjang dan kemampuan untuk menggali kembali jejak digital lama, lalu mengaitkannya dengan konteks peristiwa terkini. Dalam kasus RK, berbagai video nasehat pernikahan, kutipan tentang kesetiaan, serta momen romantis masa lalu kembali dimunculkan secara masif melalui fitur repost.
Namun, makna konten tersebut telah bergeser total. Video yang dulu mengundang decak kagum kini disandingkan dengan pemberitaan dan isu yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan kasus korupsi dan proses perceraiannya. Perubahan konteks ini menciptakan paradoks ironi yang tajam. Di mata sebagian netizen, kata-kata RK sendiri digunakan untuk “menghukum” persona publik yang sebelumnya ia bangun. Konten-konten tersebut lalu diolah menjadi meme dan video satire yang viral di TikTok maupun X (Twitter).
Secara teknis, algoritma media sosial bekerja berdasarkan interaksi. Konten satire yang memicu komentar, like, dan share, meski bernada negatif, akan dibaca sebagai konten populer dan terus didorong ke audiens yang lebih luas. Akibatnya, narasi negatif berkembang seperti bola salju. Dalam ekosistem digital semacam ini, figur publik terjebak dalam arsip yang tak pernah lupa, di mana konsistensi dan autentisitas menjadi tuntutan tanpa ruang kompromi.
Runtuhnya Citra Pemimpin Bersih di Tengah Ujian Integritas
Pukulan paling serius terhadap kredibilitas RK bukan datang dari isu domestik, melainkan dari runtuhnya citra “pemimpin bersih” yang selama ini ia bangun. Media sosial digunakan sebagai panggung transparansi, progres kerja dipamerkan, dialog dengan warga ditampilkan, dan birokrasi dikemas sebagai sesuatu yang terbuka serta responsif. Strategi ini sukses membentuk persepsi bahwa ia berbeda dari birokrat konvensional yang tertutup.
Namun, persepsi tersebut diuji ketika pada akhir 2025 mencuat proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, sorotan terhadap dugaan aliran dana tidak wajar dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memunculkan jarak tajam antara citra transparansi di media sosial dan realitas tata kelola yang dipersepsikan publik.
Di titik ini, publik tidak hanya menilai perkara hukum, tetapi juga konsistensi moral. Kasus tersebut menguatkan kesadaran bahwa keaktifan di media sosial tidak otomatis menjamin integritas di dunia nyata. Ia sekaligus memvalidasi kritik terhadap gaya kepemimpinan yang terlalu bertumpu pada pencitraan visual.
Pada akhirnya, proses hukum berbicara lebih lantang di mata publik dibandingkan narasi digital yang dikurasi rapi. Media sosial memang mampu mengerek popularitas dengan cepat, tetapi juga menciptakan ekspektasi etis yang tinggi. Ketika ekspektasi itu goyah, personal branding yang megah justru menjadi rapuh.
Tinggalkan Komentar
Komentar