periskop.id - Pariwisata kembali menjadi salah satu sektor andalan Indonesia pada 2024. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024 menunjukkan peningkatan jumlah usaha pariwisata dan pendapatan yang signifikan, menandakan pulihnya minat wisatawan serta kepercayaan investor. Capaian ini juga diperkuat oleh pengakuan internasional terhadap daya saing pariwisata Indonesia.
Namun, data yang sama mengungkap tantangan besar di balik pertumbuhan tersebut. Aktivitas pariwisata dan manfaat ekonominya masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Sementara itu, banyak daerah di Indonesia Timur belum merasakan dampak yang sebanding. Pertumbuhan ada, tetapi pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah utama.
Pariwisata Tumbuh Pesat, Manfaatnya Belum Merata
Secara makro, industri pariwisata Indonesia di tahun 2024 menunjukkan performa yang sangat baik. Terdapat lonjakan jumlah usaha objek daya tarik wisata yang tumbuh impresif sebesar 17,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa minat masyarakat untuk berwisata telah kembali bergairah, sekaligus menandakan pulihnya kepercayaan investor setelah masa sulit pandemi.
Prestasi ini sejalan dengan pengakuan dunia internasional. Dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024, Indonesia berhasil melesat dari peringkat 32 menjadi 22 dari 119 negara. Sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa citra pariwisata Indonesia kian diminati di pasar global. Wisata alam, wisata air, dan wisata buatan tampil sebagai magnet utama yang menopang pertumbuhan sektor ini.
Namun, di balik kilau angka pertumbuhan dan naiknya peringkat internasional, muncul pertanyaan penting, siapa yang sebenarnya merasakan hasil dari kemajuan pariwisata ini? Apakah manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat kecil di Papua atau justru lebih banyak dinikmati oleh pengusaha besar yang mayoritas berada di Pulau Jawa? Jika data ditelusuri lebih jauh, terlihat bahwa euforia ini belum dirasakan merata. Kenaikan peringkat TTDI seakan menjadi tirai yang menutup kenyataan pahit bahwa ketimpangan distribusi manfaat pariwisata antarwilayah di Indonesia masih sangat nyata.
Jawa dan Bali Dominan, Indonesia Timur Tertinggal
Jika kita masuk ke inti persoalan, data BPS menunjukkan gambaran yang sangat timpang. Sebaran objek wisata di Indonesia ternyata belum merata. Sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (2.665) dan Bali (329). Dua wilayah ini seperti magnet besar yang terus menarik perhatian wisatawan, investasi, dan pembangunan. Infrastruktur yang sudah lengkap serta akses yang mudah membuat Jawa dan Bali tetap menjadi pusat utama pariwisata nasional.
Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di Indonesia Timur, khususnya Maluku (17) dan Papua (34). Padahal, wilayah ini dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang memesona, alam yang masih alami, serta budaya yang unik. Sayangnya, pengembangan pariwisata di sana masih sangat terbatas. Data menunjukkan jumlah objek wisata yang dikelola secara komersial jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah barat Indonesia.
Ketimpangan ini membentuk lingkaran masalah yang sulit dipatahkan. Objek wisata yang sedikit, membuat wisatawan enggan datang atau harus mengeluarkan biaya tinggi. Karena wisatawan minim, investor pun ragu menanamkan modal. Akibatnya, Maluku dan Papua berisiko hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata nasional. Padahal, pemerataan ekonomi tidak akan tercapai jika pariwisata hanya berkembang di Jawa dan Bali, sementara wilayah Indonesia Timur yang luas dan kaya potensi justru tertinggal.
Air Bersih Jadi Penentu Nasib Destinasi Wisata
Jika muncul pertanyaan, mengapa pariwisata di luar Jawa sulit berkembang. Penyebabnya bukan semata soal kurang promosi. Akar masalahnya justru terletak pada hal paling dasar, yaitu infrastruktur. Dalam laporannya, BPS menyoroti isu penting terkait keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 53,17% destinasi wisata di Indonesia masih bergantung pada air tanah untuk menjalankan operasionalnya.
Kondisi ini menjadi peringatan serius, terutama bagi wilayah kepulauan dan Indonesia Timur yang belum memiliki jaringan air bersih memadai seperti di Jawa. Bayangkan seorang investor ingin membangun resort di pulau terpencil di Maluku. Ketergantungan pada air tanah tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tetapi juga membuat biaya operasional semakin mahal. Padahal, ketersediaan air bersih adalah syarat utama kenyamanan wisatawan. Seindah apa pun destinasinya, wisatawan enggan kembali jika akses air bersih sulit atau kualitasnya buruk.
Secara tidak langsung, laporan BPS menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar inilah yang menjadi penghambat utama perkembangan pariwisata di daerah tertinggal. Selama persoalan air, listrik, dan internet belum ditangani secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah, Maluku dan Papua akan sulit mengejar ketertinggalan dari Bali. Pada akhirnya, wisatawan mencari kenyamanan, dan kenyamanan hanya bisa hadir jika ditopang oleh infrastruktur yang kuat, bukan sekadar pemandangan indah yang viral di media sosial.
Pendapatan Fantastis, Dampaknya Masih Terbatas
Sepanjang 2024, pendapatan dari objek daya tarik wisata mencapai angka yang luar biasa, yakni Rp11,63 triliun. Angkanya memang fantastis dan menunjukkan satu hal penting bahwa pariwisata adalah mesin penghasil uang yang sangat kuat bagi perekonomian nasional. Namun, seperti persoalan sebelumnya, besarnya uang ini berjalan seiring dengan lokasi objek wisatanya.
Jawa dan Bali masih menjadi pemain utama. Sebagian besar triliunan rupiah pendapatan pariwisata berputar di hotel, restoran, dan tiket masuk objek wisata di wilayah barat dan tengah Indonesia. Sementara itu, daerah seperti Maluku dan Papua belum memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Porsi pendapatan yang mengalir ke wilayah ini masih terlalu kecil untuk benar-benar menggerakkan perekonomian lokal secara luas. Inilah tantangan nyata dalam mewujudkan pertumbuhan pariwisata yang adil dan merata di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar