periskop.id - IndoStrategi mencatat penerimaan publik terhadap berbagai program yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meningkat. Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti dinilai publik membawa arah baru bagi pembenahan pendidikan nasional.
“Program prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita,” ujarnya dalam pemaparan hasil evaluasi di Kebayoran, Jakarta, Senin, (24/11).
IndoStrategi mengevaluasi lima program utama Kemendikdasmen, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), mata pelajaran pilihan koding dan kecerdasan buatan (AI), serta evaluasi berbasis tes kemampuan akademik (TKA).
Penelitian dilakukan pada 15 Oktober–15 November 2025, melibatkan 510 responden dari 34 provinsi, mewakili 104 sekolah jenjang SD hingga SMA/SMK. Setiap sekolah diwakili dua guru, dua murid, dan satu orang tua. Validasi dilakukan melalui spot check terhadap 20% data dan FGD bersama 13 ahli pendidikan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa guru dan orang tua merupakan kelompok dengan penerimaan tertinggi terhadap program Kemendikdasmen. Sebaliknya, pemahaman dan optimisme murid ditemukan lebih rendah.
Pada program SPMB, tingkat awareness guru mencapai 95%, optimisme 90%, dan dukungan 88%. Orang tua berada di angka 90%, 89%, dan 87%. Sementara itu, murid mencatat 85%, 82%, dan 78%.
Untuk tingkat penerimaan masing-masing program, 7 KAIH menjadi yang tertinggi dengan 90,1%, disusul SPMB (84,8%), deep learning (78,6%), koding dan AI (72,7%), serta TKA (63,2%).
IndoStrategi menyimpulkan bahwa program berbasis karakter lebih mudah diterima publik, sedangkan program yang bersifat teknis dan memerlukan literasi digital cenderung mendapat dukungan lebih rendah.
Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Pada indikator antusiasme guru terhadap program deep learning, misalnya, Jawa mencatat 54% sementara luar Jawa hanya 31%. IndoStrategi menilai perbedaan ini sebagai indikasi perlunya strategi komunikasi yang lebih kuat dan merata.
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menegaskan bahwa publik membutuhkan program yang mudah dipahami dan diterapkan.
“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan, menjadikan guru motor utama implementasi, serta memastikan pendampingan yang cukup bagi murid. Pemerataan antara Jawa dan luar Jawa juga harus diprioritaskan,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, IndoStrategi memberikan tujuh rekomendasi untuk pemerintah. Di antaranya yaitu, memperkuat peran guru sebagai penggerak utama, meningkatkan efektivitas komunikasi bagi murid, memperluas keterlibatan orang tua, serta menerapkan diferensiasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan wilayah.
Selain itu, lembaga tersebut menyarankan penyederhanaan materi pada program berbasis teknologi, peningkatan layanan informasi resmi yang mudah diakses, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengembangan program.
Tinggalkan Komentar
Komentar