Periskop.id - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat, termasuk di Majalengka, Jawa Barat, difokuskan untuk menyasar keluarga paling tidak mampu atau miskin. Langkah ini sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu.
“Program ini untuk keluarga yang paling tidak mampu, dan kita pastikan yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Mensos saat ditemui usai kegiatan di Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Jumat (24/4).
Ia mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang mengintegrasikan akses pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. “Di samping anaknya bisa sekolah, orang tuanya juga diberdayakan dan diintervensi dengan program-program strategis lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan layanan pendidikan bagi anak, namun menghadirkan pula intervensi sosial kepada orang tua. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan nasional (JKN), serta pelatihan keterampilan.
Dengan pendekatan itu, kata Mensos, pemerintah menargetkan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat lebih mandiri dan mengalami peningkatan taraf hidup. Lebih lanjut, ia menyebutkan secara nasional, jumlah siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini mencapai hampir 16.000 siswa.
“Tahun 2026 kami mengalokasikan lebih dari 30.000 tambahan, sehingga tahun ini nanti akan ada 45.000 lebih siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Selanjutnya, Mensos menuturkan pada 2027 jumlah penerima program ditargetkan meningkat sekitar 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Majalengka, lanjut dia, program ini telah dimulai melalui Sekolah Rakyat rintisan yang masih menggunakan gedung sementara.
“Karena tanahnya sudah clear, tahun ini insyaallah akan dibangun gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa,” tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses seleksi agar program Sekolah Rakyat, tepat sasaran bagi keluarga paling tidak mampu. “Saya ingin semuanya ikut mengawasi karena proses seleksi dimulai tahun ini dan kita pastikan yang diterima adalah yang paling tidak mampu,” tandasnya.
Percepatan Realisasi
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menekankan pentingnya percepatan realisasi program Sekolah Rakyat, sebagai solusi strategis untuk menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia.
Ahmad Dhani menyatakan, dukungan penuh terhadap program tersebut agar segera diimplementasikan secara luas, guna menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
"Ya harus segera direalisasikan secepatnya, karena itu sangat penting sekali," ujar musisi sekaligus legislator yang membidangi urusan pendidikan tersebut.
Asal tahu saja, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis, bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas ini menampung 15.900 siswa jenjang SD hingga SMA yang didukung oleh ribuan tenaga pendidik.
Pemerintah juga sedang dalam proses membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini mengumumkan ada penambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dikhususkan untuk menampung anak-anak terlantar. Termasuk anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
Tinggalkan Komentar
Komentar