periskop.id - Menteri Sosial mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan itu dilakukan menyusul berkurangnya pagu anggaran perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial di kementeriannya.
Ia memaparkan, pagu yang terpangkas tersebut mencakup dua pos utama, yaitu anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial atau yang dikenal sebagai program Atensi.
"Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," jelasnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (10/6).
Menurutnya, tambahan dana tersebut diperlukan untuk menjamin keberlangsungan sejumlah program prioritas nasional yang kini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, termasuk Sekolah Rakyat, digitalisasi bantuan sosial (bansos), dan kartu usaha afirmatif.
Ia menegaskan, beban kerja kementeriannya justru terus bertambah dalam dua tahun terakhir, sementara alokasi anggaran yang diterima bergerak ke arah sebaliknya.
Kondisi tersebut dinilainya menciptakan tekanan tersendiri bagi pelaksanaan program. Kementerian Sosial disebut harus mengelola mandat yang kian meluas dengan sumber daya fiskal yang semakin terbatas.
Pagu yang diterima Kementerian Sosial pada periode ini tercatat lebih rendah 25% dibanding anggaran tahun 2025. Selisih tersebut, menurut Menteri Sosial, berdampak langsung pada kapasitas kementerian menjalankan program-programnya secara optimal.
Permintaan tambahan anggaran ini disampaikan langsung kepada Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian Sosial. Dukungan komisi tersebut dinilai krusial agar usulan bisa diperjuangkan dalam proses pembahasan anggaran selanjutnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang paling membutuhkan ketersediaan anggaran memadai. Program tersebut termasuk dalam daftar prioritas nasional yang kini diemban Kementerian Sosial bersamaan dengan dua program lainnya secara bersamaan.
"Artinya selama 2 tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar