periskop.id - Politikus Partai Golkar Arief Rosyid Hasan membenarkan adanya pertemuan tertutup sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang membahas penguatan koalisi serta agenda politik strategis ke depan, di saat perhatian nasional tengah tersita oleh penanganan bencana alam di Sumatera.
"(Pertemuan, red.) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan," kata Arief Rosyid kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/12).
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Minggu (28/12). Momen ini mempertemukan figur-figur kunci Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Mereka tampak duduk melingkar dalam suasana santai namun serius.
Berdasarkan foto yang beredar, Zulhas duduk bersebelahan dengan tuan rumah Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Cak Imin mengambil posisi di samping Dasco, tepat berhadapan dengan Bahlil.
Agenda politik ini tetap bergulir meski publik sedang menyoroti situasi darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan warga di tiga provinsi tersebut tengah berjuang memulihkan kehidupan pascabanjir dan longsor yang menelan banyak korban jiwa.
Meski Arief tidak merinci detail "agenda politik ke depan" yang dimaksud, salah satu isu yang tengah memanas di lingkaran elit adalah wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Merespons isu tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, secara terpisah menegaskan posisi partainya. Gerindra mendukung penuh usulan agar gubernur hingga bupati/wali kota dipilih oleh wakil rakyat di parlemen daerah.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tegas Sugiono dalam keterangan resminya.
Alasan utama dukungan ini adalah efisiensi. Sugiono menilai Pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005 memakan biaya sangat besar. Ia membandingkan proses penjaringan kandidat hingga ongkos politik yang kian mahal.
Data menunjukkan lonjakan dana hibah APBD yang signifikan. Pada 2015, anggaran Pilkada tercatat hampir Rp7 triliun, namun angka tersebut meroket tajam hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada pelaksanaan 2024.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," pungkas Sugiono.
Saat ini, Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra merupakan pilar utama penyokong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koalisi gemuk ini juga diisi oleh Partai Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Garuda, PRIMA, serta Partai Aceh.
Tinggalkan Komentar
Komentar