periskop.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan, jika wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD.
Peneliti Perludem Iqbal Kholidin mengatakan, secara parsial, Golkar memiliki posisi dominan yang membuatnya diuntungkan dibanding partai lain.
“Di beberapa aspek secara parsial, misalkan di kategori partai politiknya saja, Golkar tentu yang paling terhitung menjadi salah satu yang paling diuntungkan, karena dia punya dominasi yang tidak jauh berbeda dengan PDIP,” kata Iqbal, di Jakarta Selatan, Kamis (15/1).
Namun, Iqbal menegaskan keuntungan tersebut semakin besar, jika Golkar dilihat dalam konfigurasi koalisi politik nasional. Apa lagi, ketika Golkar digabungkan dengan Gerindra dan partai-partai pendukung pemerintah saat ini.
“Tapi kalau kita lihat ketika Golkar digabungkan dengan Gerindra, Golkar digabungkan dengan partai-partai lain dalam koalisi pendukung pemerintah hari ini, ataupun bahkan oleh koalisi Pilpres 2024 kemarin, koalisi pendukung pemerintah, koalisinya Prabowo dan Gibran, itu punya dominasi total,” jelas Iqbal.
Iqbal menilai dominasi tersebut berpotensi menjadi persoalan serius, jika Pilkada dikembalikan menjadi tidak langsung, baik untuk rakyat (pemilih) maupun pemerintah.
“Dominasi yang sangat tinggi di berbagai daerah, seperti yang tadi aku sampaikan ketika pemaparan, yang memang ini jadi tanda bahaya sebetulnya. Tidak hanya bagi pemilih, tapi seharusnya juga bagi pemerintah,” tegas Iqbal.
Menanggapi apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi pihak yang paling diuntungkan, Iqbal menegaskan pihaknya tidak menggunakan kategorisasi tersebut.
“Kami nggak pakai kategorisasi KIM Plus, tapi kategorisasinya pakai koalisi Pilpres,” ucap Iqbal.
Menurutnya, konfigurasi politik di setiap daerah berbeda sehingga peta koalisi Pilpres lebih relevan dijadikan rujukan.
“Karena di Jakarta KIM Plus konfigurasinya sekian, tapi di daerah lain belum tentu. Jadi kalau kita lihat yang memang sudah terlembagakan dari awal, itu adalah koalisi Pilpres,” tutur dia.
Iqbal juga mencatat, hampir seluruh partai yang mendorong wacana Pilkada tidak langsung berasal dari koalisi Pilpres Prabowo-Gibran.
“Kalau kita lihat dalam konteks pro wacana Pilkada tidak langsung, hampir keseluruhannya itu adalah koalisi yang berangkat dari koalisi Pilpres 2024-nya Prabowo-Gibran,” ucapnya.
Ia menyebut hanya segelintir partai yang berada di luar barisan tersebut, yaitu PKB, NasDem, dan PKS. Jika konfigurasi politik tersebut digabungkan, dominasi di tingkat DPRD akan semakin menguat.
“Bayangkan kalau koalisi Pilpres-nya Prabowo-Gibran saja sudah dominan banget. Dan sekarang enam partai parlemen yang mendukung itu, tiga-tiganya itu kan dari koalisinya Anies-Muhaimin,” ucap dia.
Iqbal menegaskan, jika ada tambahan koalisi partai pendukung pemerintahan saat ini, dominasi di internal DPRD semakin kuat.
“Kalau itu ditambah, dominasinya makin luar biasa. Itu yang kami pikir jadi satu hal yang perlu kita sorot,” pungkas Iqbal.
Data Dominasi Partai di DPRD Provinsi
Berdasarkan data Perludem, tingkat dominasi partai politik di DPRD provinsi memperlihatkan konsentrasi kekuasaan yang tidak merata. Berdasarkan persentase wilayah dengan partai dominan di DPRD provinsi, Golkar tercatat sebagai partai dengan dominasi tertinggi, menguasai sekitar 48,65% wilayah provinsi.
Di posisi berikutnya, PDIP mendominasi sekitar 40,54% wilayah, disusul Gerindra sebesar 27,03%. Sementara partai lain berada jauh di bawah angka tersebut, seperti NasDem 10,81%, PKS 5,41%, serta PAN dan PKB masing-masing sekitar 2,7%. Dominasi Partai Demokrat juga berada di kisaran yang sama.
Pemetaan ini menunjukkan kekuatan partai-partai besar terkonsentrasi kuat di level DPRD provinsi. Kondisi tersebut dinilai berisiko, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme tidak langsung melalui DPRD. Sebab, kondisi ini berpotensi mempersempit kompetisi politik dan memperbesar ketimpangan kekuasaan antarpartai.
Tinggalkan Komentar
Komentar