Periskop.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat dalam mengawal keberlanjutan pembangunan IKN, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Basuki, melalui media sosialnya di Jakarta, Selasa (13/1), menyebut komitmen Presiden tampak dari kunjungan kerjanya ke IKN yang secara langsung meninjau kesiapan kawasan inti Nusantara.

"Saya mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam kunjungan kerja beliau ke Ibu Kota Nusantara sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk mengawal keberlanjutan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional," tuturnya.

Basuki menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius pada aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama ibu kota masa depan.

Menurut Basuki, hal itu ditunjukkan melalui peninjauan kawasan SMA Taruna Nusantara di IKN yang dinilai menjadi simbol penguatan Pendidikan, sekaligus pembinaan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa.

"Dalam rangkaian kunjungan ini, Presiden meninjau kawasan SMA Taruna Nusantara sebagai wujud perhatian negara terhadap penguatan pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda," ucapnya. 

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden juga meninjau Istana Negara di Nusantara, untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan. Basuki mengatakan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada kesiapan sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

"Kunjungan kerja ini menegaskan kuatnya komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan Nusantara berjalan sesuai dengan amanah Perpres 79/2025," cetusnya.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan Nusantara benar-benar siap berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia. “Terima kasih atas dukungan tiada hentinya Bapak Presiden. Kami siap menjalankan arahan dan amanah dari Bapak Presiden," ujar Basuki.

Pesan Politik
Asal tahu saja, kunjungan ke Istana IKN, Senin (12/1) merupakan agenda perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, kunjungan perdana Prabowo ke IKN, merupakan pesan politik yang mencerminkan dukungan terhadap pembangunan ibu kota baru.

“Kita senang, itu pesan politik … Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekedar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kunjungan Kepala Negara ke IKN pada Senin (12/1) merupakan pesan politik kedua, setelah pesan politik pertama lewat diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Perpres yang diteken Presiden Prabowo pada Juni 2025 tersebut mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Rifqi pun memandang, kunjungan Prabowo ke IKN sekaligus membantah spekulasi yang selama ini berkembang.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ucapnya.

Lebih lanjut, ketua komisi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menilai, keberlanjutan IKN merupakan keniscayaan, sebagaimana landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres 79/2025.

No point to return (ini titik tanpa balik, red.) bagi kami; dan karena itu, anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun, kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” kata Rifqi.

Di samping itu, ia menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN, merupakan bagian dari strategi taktis pemerintah. Secara politis, kata dia, Menteri PANRB Rini Widyantini sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI, pemerintah telah memiliki strategi pemindahan ASN, termasuk cetak biru kementerian/lembaga yang akan dipindahkan.

“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” ucapnya.