periskop.id – Menteri Investasi Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan 12 pimpinan perusahaan investasi global di Amerika Serikat guna membahas peluang penanaman modal. 

Pertemuan tatap muka tersebut berfokus pada langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas iklim perekonomian bagi pemodal asing.

"Bapak Presiden menyampaikan di awal selama ini mungkin Indonesia dikenalkan sebagai sleeping giant, tapi kita tidak boleh tidur lagi. Sekarang waktunya kita bangun dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan perkembangan di Indonesia," kata Rosan usai mendampingi Presiden di Amerika Serikat, Jumat (21/2).

Total aset manajemen dari belasan entitas bisnis global tersebut mencapai US$16 triliun. Skala modal yang besar ini membuat pemerintah berupaya keras meyakinkan para investor terkait perbaikan regulasi domestik.

"Kurang lebih kalau aset-aset manajemen itu dikumpulkan, itu US$16 triliun," ucapnya.

Alokasi waktu pertemuan tingkat tinggi ini terpaksa diperpanjang dari jadwal semula. Tingginya antusiasme diskusi membuat dialog molor hingga dua kali lipat.

"Diskusinya tadi cukup panjang. Kurang lebih dua jam, dari tadinya hanya diperkirakan satu jam karena diskusinya sangat produktif," jelasnya.

Kepala Negara memaparkan langsung arah kebijakan ekonomi nasional kepada para eksekutif asing. Prabowo memberikan jaminan terkait kepastian hukum dan konsistensi regulasi bagi para pelaku usaha.

Sesi pemaparan kemudian berlanjut dengan dialog spesifik secara bergantian. Setiap perwakilan perusahaan memberikan masukan dan membeberkan kebutuhan teknis mereka sebelum menanamkan modal di Indonesia.

Petinggi korporasi yang hadir merupakan figur utama pengambil keputusan. Kehadiran para direktur utama dan presiden perusahaan ini mempercepat proses negosiasi awal antara kedua belah pihak.

"Kita juga sangat apresiasi senang karena yang datang ini benar-benar level CEO atau presidennya langsung. Jadi bukan level dua," tuturnya.

Pemerintah menargetkan kucuran dana segar dari pertemuan ini dapat segera masuk ke sektor riil. Sektor prioritas yang ditawarkan meliputi infrastruktur, transisi energi terbarukan, hingga ekonomi digital.

Kementerian Investasi kini bertugas menindaklanjuti hasil kesepakatan awal tersebut. Pemerintah harus memastikan janji investasi dari korporasi global ini terealisasi menjadi aliran modal yang riil bagi negara.