Periskop.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana perombakan kabinet (reshuffle), maupun pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.
"Belum, belum sampai dibahas," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Rabu (8/4).
Prasetyo memastikan belum terdapat rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Belum ada," tegasnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkala, sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Lebih lanjut, ia menekankan, evaluasi merupakan proses rutin untuk memastikan para pembantu Presiden menjalankan tugas sesuai arahan dan target pemerintah.
"Dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," kata Prasetyo.
Namun demikian, Prasetyo menegaskan, evaluasi kinerja tidak selalu akan berujung pada pergantian jabatan menteri. "Bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian. Tidak seperti itu juga," imbuhnya.
Dibahas Terlebih Dahulu
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut wacana pemotongan gaji menteri masih akan dibahas pada rapat yang akan digelar beberapa hari ke depan. Ia menyampaikan, berbagai konsep terkait wacana tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.
"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy.
Dia menegaskan belum terdapat keputusan apa pun mengenai rencana pemotongan gaji menteri tersebut. "Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun," kata Teddy.
Teddy lalu mengarahkan agar wartawan bertanya kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut. "Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?" kata Teddy.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan, jikapun jadi dilakukan pemotongan, kemungkinan berkisar 25%. "Kayaknya 25% deh," ujar dia.
Persentase Pemotongan
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan, pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung. Hal ini sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
"Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Tinggalkan Komentar
Komentar