Periskop.id - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 akhirnya kembali ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (24/5) sore. Kepulangan mereka menjadi sorotan setelah para relawan mengaku mengalami kekerasan fisik selama masa penahanan oleh aparat Zionis Israel.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang turut menyambut kedatangan para WNI memastikan seluruh relawan berada dalam kondisi selamat usai menjalani proses evakuasi dan diplomasi lintas negara.
"Hari ini kita kedatangan teman-teman dari aktivis kemanusiaan, yang kita ketahui mereka telah ditahan oleh militer Israel. Dan kemudian mereka berada dalam kondisi selamat," ujar Sugiono dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta.
Kesembilan WNI tersebut sebelumnya tergabung dalam pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang membawa bantuan untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Mereka sempat ditahan setelah kapal yang mereka tumpangi disergap militer Israel di perairan internasional awal pekan ini.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah perwakilan diplomatik bergerak melakukan negosiasi untuk membebaskan para relawan. Setelah dibebaskan, seluruh WNI diterbangkan keluar dari wilayah Israel menuju Turkiye sebelum dipulangkan ke Indonesia.
Dalam perjalanan pulang, mereka transit melalui Istanbul dan Dubai menggunakan maskapai Emirates sebelum tiba di Jakarta pada Minggu pukul 15.30 WIB. Sugiono mengatakan pembebasan para WNI melibatkan koordinasi intensif dengan sejumlah negara sahabat, termasuk Turkiye, Yordania, dan Mesir.
"Terima kasih kepada Presiden dan DPR RI yang sudah membantu mendorong dalam pembebasan WNI kita, kami sampaikan juga kepada Pemerintah Turkiye, Jordan, Mesir yang juga telah membantu dalam upaya pemulangan warga kita dan juga membantu penjemputan saudara kita," tuturnya.
Pemerintah Indonesia juga kembali mengecam tindakan Israel terhadap para aktivis kemanusiaan internasional. Menurut Sugiono, tindakan penahanan hingga kekerasan terhadap relawan sipil merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
"Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita. Dan yang jelas ini merupakan satu pelanggaran hukum internasional karena ini ada masyarakat sipil sedang melakukan bantuan kemanusiaan ke saudara kita yang ada di Palestina," tegasnya.
Perlakuan Kasar
Sejumlah relawan WNI mengaku mengalami perlakuan kasar selama masa penahanan. Mereka menyebut sempat dipukuli, ditendang, hingga disetrum oleh aparat militer Israel saat berada dalam tahanan. Setelah tiba di Istanbul, para WNI juga sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses pendataan lanjutan oleh otoritas Turkiye.
"Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turkiye,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Turkiye Achmad Rizal Purnama.
Misi Global Sumud Flotilla sendiri merupakan bagian dari gerakan solidaritas internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza di tengah krisis berkepanjangan akibat konflik Israel-Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kapal bantuan kemanusiaan kerap menghadapi pencegatan dari militer Israel saat mencoba mendekati wilayah Gaza.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengapresiasi keberhasilan pembebasan para WNI tersebut. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai penahanan relawan kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum internasional.
"Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang diculik oleh IDF telah dibebaskan setelah berbagai tekanan publik dan langkah-langkah diplomatik dilakukan. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk pembebasan ini," kata Sudarnoto.
Ia menegaskan pembebasan para relawan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat sipil yang terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina.
"Pembebasan ini adalah upaya bersama pemerintah melalui jalur diplomasi dan masyarakat yang dilakukan berbagai organisasi, seperti MUI, lembaga filantropi, organisasi pembela Palestina, aktor media, serta tokoh bangsa dan ulama yang menyuarakan dukungan moral," ujarnya.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk akibat konflik berkepanjangan yang memicu keterbatasan akses pangan, obat-obatan, listrik, dan layanan kesehatan bagi jutaan warga sipil. Berbagai organisasi internasional kini terus mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan secara aman dan tanpa hambatan ke wilayah tersebut.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar