Kepala Daerah
Topik · 25 beritaIkuti perkembangan topik Kepala Daerah secara kronologis.
🕒 Kronologi
25 peristiwaKPK: Tak Ada Korelasi Antara Naik Gaji Kepala Daerah dan Penurunan Korupsi
KPK menilai kenaikan gaji kepala daerah tidak menjamin bebas korupsi. DPR mengusulkan tambahan 20% PAD untuk kepala daerah, namun KPK menekankan integritas sebagai kunci pencegahan...
Baca selengkapnya →
Tiga Kepala Daerah Terjerat OTT KPK, Wakil Gubernur Jatim: Sangat Prihatin
Wagub Jatim Emil Dardak menyoroti OTT KPK terhadap tiga kepala daerah sebagai momentum evaluasi tata kelola. Pemprov berkomitmen memperkuat pengawasan demi pemerintahan bersih dan...
Baca selengkapnya →
Satu Tahun Pasca-Pelantikan, 10 Kepala Daerah Ditangkap KPK: Modus Suap Proyek hingga Jual Beli Jabatan
KPK mencatat 10 kepala daerah terjerat OTT sejak Februari 2025. Modus korupsi berulang: suap proyek, pemerasan, hingga gratifikasi. Program percontohan antikorupsi digencarkan untu...
Baca selengkapnya →
KPK: Tak Ada Kewajiban Kepala Daerah Beri THR ke Pihak Eksternal
Pada kasus Bupati Cilacap AUL, ia diduga memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) untuk mengumpulkan uang guna keperluan pemberian THR pribadi dan...
Baca selengkapnya →
MK Tolak Gugatan DPRD Papua soal Wakil Kepala Daerah Otomatis Naik Jabatan
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan anggota DPRD Papua, Yeyen, terkait aturan pengisian jabatan gubernur. MK menilai pemohon tak mampu membuktikan kerugian konstitusional akibat no...
Baca selengkapnya →
KPK Singgung Kepala Daerah, Kekuasaan Masih jadi Ladang Korupsi
KPK menegaskan kepala daerah harus menjaga amanah rakyat dengan integritas. Penyalahgunaan kewenangan jadi pintu masuk korupsi, masyarakat diminta aktif mengawasi dan melaporkan pe...
Baca selengkapnya →
Singgung Pilkada Solo, Perludem Nilai Alasan Efisiensi Tak Konsisten
Perludem menilai wacana pengembalian Pilkada ke DPRD dengan alasan efisiensi anggaran kontradiktif, mengingat pemilihan langsung tetap dijalankan bahkan saat pandemi Covid-19 denga...
Baca selengkapnya →
Perludem: Pilkada Lewat DPRD Gerus Kualitas Demokrasi Indonesia
Perludem memperingatkan wacana Pilkada melalui DPRD berisiko menggerus kualitas demokrasi dan hanya menjadi formalitas belaka. Simak analisis risiko dan rekomendasinya.
Baca selengkapnya →
Perludem Bongkar Dalih Elit: Pilkada Tak Langsung Bukan Soal Biaya
Perludem menegaskan, mahalnya Pilkada bukan karena sistem langsung, melainkan biaya politik kandidat. Solusi ada pada perbaikan tata kelola, bukan mengurangi hak pilih rakyat.
Baca selengkapnya →
Wacana Pilkada oleh DPRD, Perludem: Golkar Paling Diuntungkan
Perludem menilai Golkar berpotensi paling diuntungkan jika Pilkada kembali melalui DPRD, karena dominasi kuat di tingkat provinsi dan koalisi nasional yang memperbesar konsentrasi...
Baca selengkapnya →
Kritik Wacana Pilkada via DPRD, Akademisi UGM: Rakyat Jangan Dikebiri
Dosen UGM Alfath Bagus Panuntun mengkritik wacana Pilkada via DPRD. Ia menilai mahalnya demokrasi disebabkan perilaku elite, bukan sistem pemilihan langsung.
Baca selengkapnya →
Yusril: Pilkada Lewat DPRD dan Rakyat Tak Langgar Konstitusi, Biaya Politik Jadi Sorotan
Yusril Ihza Mahendra menegaskan pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional, menekankan prinsip demokrasi, efisiensi biaya politik, dan pentingnya mendengar aspir...
Baca selengkapnya →