iklan periskop

LHKPN

Topik · 20 berita

Ikuti perkembangan topik LHKPN secara kronologis.

🕒 Kronologi

20 peristiwa
2 bulan yang lalu

LHKPN Presiden Prabowo Dirilis, Harta Kekayaannya Capai Rp2,06 Triliun

KPK merilis LHKPN Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan Rp2,06 triliun. Kekayaan didominasi surat berharga Rp1,6 triliun serta 10 aset properti di Bogor dan Jakarta Selat...

Baca selengkapnya →
LHKPN Presiden Prabowo Dirilis, Harta Kekayaannya Capai Rp2,06 Triliun
3 bulan yang lalu

Respons ICW, KPK Minta Publik Tunggu Verifikasi LHKPN Kabinet

KPK menegaskan LHKPN pejabat Kabinet Merah Putih masih dalam proses verifikasi 60 hari kerja. ICW mempertanyakan transparansi karena 39 pejabat, termasuk Presiden Prabowo, belum te...

Baca selengkapnya →
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
3 bulan yang lalu

Belum Ada di Laman LHKPN, ICW Ingatkan Sanksi Administratif bagi Presiden dan Menteri

ICW menemukan 39 pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk Presiden Prabowo, belum tercatat di situs LHKPN KPK. ICW meminta klarifikasi resmi guna memastikan kepatuhan pelaporan harta...

Baca selengkapnya →
Belum Ada di Laman LHKPN, ICW Ingatkan Sanksi Administratif bagi Presiden dan Menteri
3 bulan yang lalu

ICW Surati KPK, Pertanyakan LHKPN Prabowo dan 38 Anggota Kabinet yang Belum Publik

ICW mendesak KPK menjelaskan keterlambatan publikasi LHKPN 39 pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk Presiden Prabowo, yang belum tercantum di e-LHKPN meski tenggat 31 Maret telah b...

Baca selengkapnya →
ICW Surati KPK, Pertanyakan LHKPN Prabowo dan 38 Anggota Kabinet yang Belum Publik
4 bulan yang lalu

KPK Rilis LHKPN 2025 Milik Gibran, Harta Kekayaan Capai Rp27,9 Miliar

LHKPN 2025 Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan total kekayaan Rp27,9 miliar, didominasi aset properti di Surakarta dan Sragen, serta tanpa utang menurut verifikasi KP...

Baca selengkapnya →
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra
4 bulan yang lalu

Batas Lapor Berakhir, KPK Catat 96,24% Penyelenggara Negara Telah Sampaikan LHKPN

KPK mencatat kepatuhan LHKPN nasional mencapai 96,24% per 1 April 2026. Presiden dan Wapres melapor tepat waktu, sektor Yudikatif tertinggi 99,99%, Legislatif meningkat 82,21%.

Baca selengkapnya →
KPK: Staf Khusus Pejabat Kementerian-Lembaga Wajib Lapor LHKPN
4 bulan yang lalu

KPK Ungkap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Sudah Lapor LHKPN Tepat Waktu

KPK memastikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melaporkan LHKPN 2025 tepat waktu. Laporan segera dipublikasikan untuk transparansi dan akuntabilit...

Baca selengkapnya →
KPK Ungkap Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Sudah Lapor LHKPN Tepat Waktu
4 bulan yang lalu

ICW Duga Presiden Prabowo dan 26 Anggota Kabinet Belum Lapor LHKPN 2025

ICW mengungkap dugaan Presiden Prabowo dan 26 anggota Kabinet Merah Putih belum atau terlambat melaporkan LHKPN 2025. ICW mendesak KPK segera klarifikasi demi validitas informasi r...

Baca selengkapnya →
KPK Minta Instansi Gunakan Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi Jabatan
4 bulan yang lalu

Tenggat LHKPN Berakhir, KPK Siapkan Sanksi Administratif Pejabat yang Telat Lapor

KPK menegaskan akan memberi sanksi administratif bagi pejabat yang telat melaporkan LHKPN 2025. Kepatuhan LHKPN kini jadi bagian manajemen SDM dan publik diberi akses ikut mengawas...

Baca selengkapnya →
KPK Minta Instansi Gunakan Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi Jabatan
4 bulan yang lalu

Sisa Dua Hari, 87,83% Penyelenggara Negara Telah Lapor LHKPN ke KPK

KPK mencatat 87,83% Penyelenggara Negara telah melaporkan LHKPN 2025. Sektor yudikatif tertinggi 99,66%, sementara legislatif masih rendah di 55,14%. Batas akhir pelaporan 31 Maret...

Baca selengkapnya →
Budi Prasetyo KPK
4 bulan yang lalu

Baru 67,98%, KPK Minta 96 Ribu Penyelenggara Negara Segera Setor LHKPN

KPK mencatat kepatuhan LHKPN 2025 baru 67,98% hingga 11 Maret 2026. Lebih dari 96 ribu wajib lapor belum setor, tenggat 31 Maret jadi momentum penting transparansi penyelenggara ne...

Baca selengkapnya →
KPK Minta Instansi Gunakan Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi Jabatan
5 bulan yang lalu

Harta Kekayaan Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT Capai Rp85,6 Miliar

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melaporkan harta Rp85,6 miliar dalam LHKPN 2024. Kekayaan didominasi 26 aset properti. KPK mengamankan Fadia lewat OTT di Pekalongan bersama dua ajud...

Baca selengkapnya →
Profil Fadia Arafiq: Bupati Pekalongan Anak Legenda A. Rafiq yang Terjaring OTT KPK