Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
IHSG Bangkit Pasca Libur Lebaran, OJK Respons Begini
IHSG Rabu, 25 Maret 2026, dibuka turun 31,2 poin tapi akhirnya menguat 92,36 poin ke 7.199,197. OJK: pergerakan positif jadi sinyal kembalinya kepastian pasar saham.
Baca selengkapnya →
Sah, Friderica Widyasari Resmi Jadi Ketua Dewan Komisioner Baru OJK
Mahkamah Agung melantik tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK, termasuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua. Sumpah jabatan menandai komitmen integritas dan kepemimpinan baru sekto...
Baca selengkapnya →
OJK Gelar Pelantikan Friderica Widyasari dan 6 Dewan Komisioner Baru Sore Ini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar prosesi pengucapan sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner baru. Friderica Widyasari Dewi kini resmi menduduki posisi Ketua DK OJK.
Baca selengkapnya → Kasus Pidana BPR Duta Niaga Pontianak, Direksi dan Debitur Divonis Penjara
OJK mengungkap kasus pidana di BPR Duta Niaga Pontianak. Direksi hingga debitur divonis penjara akibat penyimpangan pemberian kredit.
Baca selengkapnya →
Skandal Dana IPO POSA, OJK Larang Benny Tjokro Masuk Pasar Modal Seumur Hidup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda miliaran rupiah kepada PT Bliss Properti Indonesia Tbk. Pengendali perusahaan Benny Tjokrosaputro dilarang beraktivitas di pas...
Baca selengkapnya →
POJK 41/2025 Terbit, Ini Aktivitas yang Diizinkan bagi Kantor Perwakilan Lembaga Keuangan Asing di Indonesia
OJK menerbitkan POJK 41/2025 untuk mengatur keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia. Aturan ini memberi kepastian hukum sekaligus menjaga pengawasan y...
Baca selengkapnya → Siap Terapkan Lebih Cepat, LPS Punya Dua Skenario Percepatan Penjaminan Polis Asuransi
Persiapan implementasi penjaminan polis asuransi, mulai dari sisi infrastruktur hingga kebijakan yang dilakukan LPS, ditaksir sudah mencapai 70-80%
Baca selengkapnya →
Profil Friderica Widyasari Dewi, Bos Baru yang Kini Nahkodai OJK
Friderica Widyasari Dewi alias Kiki, eks model & sinetron, kini pimpin OJK. Berpengalaman di BEI, KSEI, dan BRI Danareksa Sekuritas, fokus edukasi & perlindungan konsumen.
Baca selengkapnya →
Friderica Widyasari Dewi Ditunjuk sebagai Ketua DK OJK, Analis Nilai Jadi Sinyal Stabilitas Pasar
Penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua DK OJK dinilai memberi sinyal stabilitas pasar dan kesinambungan kebijakan sektor keuangan.
Baca selengkapnya → OJK Rilis POJK TKA 2026, Durasi Maksimal 5 Tahun dan Fokus Alih Pengetahuan
OJK terbitkan POJK TKA 2026, atur penggunaan tenaga kerja asing & alih pengetahuan di bank.
Baca selengkapnya →
Komisi XI DPR RI Restui Friderica Widyasari Jadi Ketua DK OJK
Keputusan Komisi XI DPR RI ini, selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada 12 Maret 2026, untuk diberikan persetujuan oleh anggota DPR RI
Baca selengkapnya → Purbaya: Seleksi DK OJK Dipercepat karena Gejolak Pasar Global
Menkeu Purbaya bantah percepatan seleksi ADK OJK karena calon pilihan presiden. Proses dipercepat akibat gejolak pasar global dan ketidakpastian ekonomi.
Baca selengkapnya →