Periskop.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM terdampak banjir bandang Sumatra. Hal ini diperliukan guna mendorong pemulihan UMKM pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia mengatakan, langkah itu menjadi krusial, terlebih jika melihat potensi kerugian yang dikhawatirkan menyebabkan gangguan riil terhadap produksi dan distribusi. Ia pun memandang bencana ini akan memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025.

“Pascabencana dipastikan akan lahir pengangguran baru. Karenanya, kami mendukung percepatan penyaluran KUR bagi para pelaku UMKM, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,” ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pelaku UMKM dinilai memiliki peran vital dalam pemulihan ekonomi pascabencana dengan menciptakan lapangan kerja, menjadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB), serta mempercepat perputaran uang.

Ia menyebut, resiliensi UMKM merupakan bagian penting dari ketangguhan masyarakat. Para pelaku UMKM di Indonesia diyakini mengemban peran krusial bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

Dia menjelaskan, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar lebih dari 61%. Data itu menunjukkan UMKM bukan sekadar usaha berskala kecil dan menengah, melainkan juga fondasi penting bagi ekonomi Indonesia.

“Meski demikian, pembangunan resiliensi UMKM pascabencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang dapat menyentuh hingga lapisan ke bawah UMKM, penopang mata pencarian bagi masyarakat,” imbuhnya.

Chusnunia melanjutkan, percepatan pemulihan ekonomi mesti berfokus pada strategi revitalisasi ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM dan masyarakat terdampak. Hal tersebut dijalankan melalui pendampingan, modal usaha, pelatihan, pembentukan kelompok ekonomi, serta kolaborasi untuk menciptakan kemandirian.

Sebelumnya, Kementerian UMKM menyatakan segera melakukan pembahasan bersama untuk pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Salah satu pembahasan utama yang akan dilakukan ini adalah mempercepat penyaluran KUR kepada pelaku usaha, guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

"Besok kita hari Senin (8/12), mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar bisa segera menyalurkan pembiayaan (bagi UMKM terdampak bencana)," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (7/8).

Maman menjelaskan, tahapan awal dalam melakukan pemulihan ekonomi ini antara lain dengan melakukan pemetaan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana. Langkah pemetaan itu disebut menjadi fondasi untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

Hapus Utang KUR

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

"Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus," kata Prabowo memberikan keterangan pers disela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu.

Prabowo menyebut, penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur. Dengan kebijakan ini, ia berharap petani tidak khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

"Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur," ucap Presiden.

Prabowo menjelaskan, seluruh upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus dilakukan. Termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam satu hingga dua minggu.

Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan serta sawah-sawah warga yang terdampak. Karena itu, Kepala Negara menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut. Termasuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirim suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih.

"Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami, juga, sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak," kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.