Periskop.id - Risiko politik, ekonomi, dan keamanan di berbagai negara Asia terus mengalami dinamika yang kompleks. Hal tersebut tercermin dalam laporan analisis risiko negara yang dirilis dalam artikel berjudul Asia Country Risk Ratings oleh Continuum Economics.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi stabilitas politik, keamanan, serta prospek ekonomi sejumlah negara di Asia, termasuk China, India, Indonesia, Bangladesh, Filipina, hingga Myanmar.
Analisis ini menyoroti bagaimana perkembangan domestik maupun geopolitik global memengaruhi tingkat risiko di masing-masing negara.
Bangladesh
Setelah pemilu Februari 2026, Bangladesh mengalami penataan ulang politik secara struktural. Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) kini memegang kendali penuh dengan supermayoritas dua pertiga di parlemen (209 dari 297 kursi).
Hal ini memberikan kekuatan bagi BNP untuk mengubah konstitusi secara sepihak, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terlihat sejak jatuhnya pemerintahan Awami League sebelum 2024.
Namun, legitimasi kemenangan ini dibayangi oleh partisipasi pemilih yang hanya mencapai 59,44% serta dilarangnya Awami League dari kancah politik. Kembalinya Jamaat-e-Islami dengan 68 kursi juga menghadirkan kembali faksi Islamis di parlemen.
Ketidakstabilan masih tinggi akibat kekerasan pascapemilu dan sentimen anti-India yang dipicu oleh pembunuhan aktivis Osman Hadi serta isu ekstradisi mantan PM Sheikh Hasina.
Secara geopolitik, Dhaka semakin mendekat ke China untuk pembiayaan infrastruktur di tengah hubungan yang tegang dengan New Delhi dan krisis pengungsi Rohingya dari Myanmar.
China
Skor risiko China tetap berada pada tingkat menengah. Fokus utama tahun 2026 adalah pertemuan puncak Presiden Xi Jinping dengan Donald Trump pada bulan April guna menegosiasikan kerangka kerja perdagangan baru. China cenderung enggan berkomitmen pada target numerik tahunan yang didorong oleh Amerika Serikat.
Dalam rencana lima tahun 2026 sampai 2031, China menekankan transformasi teknologi menjadi realitas produksi, meskipun stimulus konsumsi besar untuk rumah tangga kecil kemungkinannya akan diluncurkan.
Terkait Taiwan, invasi militer skala besar diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena kesiapan militer yang belum mencukupi. Namun, strategi gray-zone warfare termasuk latihan militer skala besar akan terus berlanjut. Risiko sektor perbankan tetap dikelola melalui pengambilalihan bank kecil oleh pemerintah daerah.
Filipina
Filipina memasuki tahun 2026 dengan perpecahan elite yang akut antara dinasti politik Marcos dan Duterte. Perseteruan ini berubah menjadi konfrontasi terbuka menjelang pemilihan presiden 2028.
Upaya saling memakzulkan telah menghambat proses persetujuan anggaran dan menurunkan kepercayaan publik, di mana tingkat persetujuan Presiden Marcos turun ke angka 34%.
Gejolak politik ini diperparah oleh bencana alam berulang dan ketegangan maritim dengan China di Laut China Selatan. Insiden meriam air di dekat Palawan dan konfrontasi di Scarborough Shoal menunjukkan keterbatasan Manila dalam menegakkan kedaulatan.
Akibatnya, arus investasi diprediksi menurun dan momentum pertumbuhan ekonomi akan melambat sepanjang tahun 2026.
Hong Kong
Sebagai wilayah administratif khusus, Hong Kong tetap berada di bawah pengaruh kuat pemerintah pusat China. Chief Executive John Lee diperkirakan akan mempertahankan jabatannya hingga pemilu 2027.
Meskipun kepercayaan bisnis menunjukkan peningkatan, isu hak asasi manusia tetap menjadi sorotan dunia, terutama setelah vonis 20 tahun penjara bagi kritikus Jimmy Lai.
Secara ekonomi, Hong Kong berfokus pada pengembangan produk elektronik terkait Kecerdasan Buatan (AI) yang mendorong kenaikan ekspor barang sebesar 15,5%.
Meskipun menghadapi ketidakpastian geopolitik AS dengan China, risiko gagal bayar pemerintah tetap rendah karena utang publik yang hanya sekitar 14% dari PDB.
India
Lingkungan politik India stabil namun kini lebih bergantung pada dinamika koalisi National Democratic Alliance (NDA) setelah BJP kehilangan dominasi satu partai pada pemilu 2024.
Hal ini membuat proses pembuatan kebijakan memerlukan lebih banyak negosiasi dengan mitra regional.
Masalah internal seperti konflik etnis di Manipur menjadi pengingat keterbatasan kontrol pusat di wilayah perbatasan. Namun, proyek pembangunan infrastruktur digital dan target energi terbarukan tetap berjalan lancar.
Risiko utama India saat ini bukan pada stabilitas rezim, melainkan pada potensi perlambatan reformasi struktural (seperti lahan dan tenaga kerja) akibat kompromi politik dalam koalisi.
Indonesia
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berada dalam periode stabilitas yang dikelola secara ketat. Namun, ketidakpuasan di wilayah perkotaan meningkat, terlihat dari aksi protes gerakan 17+8 dan demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap".
Penggunaan kekuatan aparat dan pembatasan mobilisasi digital menunjukkan preferensi pemerintah terhadap stabilitas berbasis koersif.
Kemunduran demokrasi menjadi kekhawatiran akibat penunjukan militer dalam jabatan sipil dan usulan pelemahan pemilihan langsung kepala daerah. Di sisi ekonomi, upah riil masyarakat masih di bawah tingkat tahun 2019, sementara program makan siang sekolah memicu perdebatan alokasi anggaran.
Di Papua, operasi militer kembali memicu perpindahan penduduk secara signifikan. Risiko Indonesia tahun 2026 adalah akumulasi kerentanan struktural dan erosi institusional jangka menengah.
Kamboja
Risiko Kamboja tetap berada pada level menengah tinggi. PM Hun Manet mempertahankan kontrol politik, namun gencatan senjata di perbatasan Thailand-Kamboja masih terasa rapuh setelah konflik yang menelan 101 korban jiwa.
IMF memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 4% pada 2026, melambat dibandingkan rata-rata sebelum pandemi.
Ekonomi Kamboja masih sangat bergantung pada ekspor garmen dan pariwisata, dengan tingkat dolarisasi yang tetap tinggi meski ada upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan mata uang Khmer Riel (KHR).
Myanmar
Myanmar menghadapi risiko sangat tinggi akibat perang saudara yang brutal antara junta militer (Tatmadaw) melawan People’s Defence Forces (PDF). PBB mencatat sekitar 3,6 juta orang telah mengungsi.
Dengan dukungan China, junta mengklaim telah merebut kembali wilayah strategis seperti Kyaukme. Ekonomi Myanmar sangat rapuh dengan inflasi diproyeksikan mencapai 28% pada 2026, serta ketergantungan besar pada utang luar negeri kepada China.
Pakistan
Pakistan terjebak dalam krisis keamanan dan politik yang mendalam. Operasi militer berskala besar dilakukan untuk merespons serangan kelompok separatis BLA di Balochistan. Ketegangan lintas batas dengan Afghanistan juga memburuk setelah serangan udara Pakistan ke kamp TTP.
Di dalam negeri, popularitas Imran Khan yang tetap tinggi meski dipenjara memicu kerusuhan sporadis dari pendukung PTI. Pakistan diperkirakan akan terus bergantung pada bantuan dana dari IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makronya.
Singapura
Singapura mempertahankan posisi sebagai negara paling stabil di Asia. PAP kembali memenangkan 87 dari 97 kursi pada pemilu 2025. PM Lawrence Wong berfokus pada isu ketimpangan sosial dan imigrasi.
Pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor manufaktur biomedis dan produk terkait AI. Meskipun utang pemerintah tinggi (176,3% dari PDB), hal ini tidak dianggap berisiko karena seluruh utang dimiliki secara domestik dan didukung aset keuangan yang besar.
Taiwan
Risiko Taiwan berada pada tingkat menengah rendah. Taiwan berhasil mengamankan kesepakatan dagang dengan AS yang menurunkan tarif menjadi 15%. Sebagai imbalan, perusahaan Taiwan berkomitmen membangun pabrik semikonduktor canggih di Amerika Serikat.
Meskipun China terus melakukan latihan militer berkala sebagai bagian dari gray-zone warfare, invasi fisik dianggap berisiko tinggi bagi China jika AS tetap mempertahankan kebijakan ambigu strategisnya.
Thailand
Iklim politik Thailand mulai mereda setelah PM Anutin Charnvirakul mengonsolidasi kekuasaan melalui pemilu Februari 2026. Pemerintah baru fokus pada peningkatan investasi dan program keringanan utang publik.
Sektor pariwisata dan ekspansi pasar pusat data (data center) diharapkan menjadi penyeimbang di tengah potensi perlambatan ekspor akibat tarif perdagangan dari Amerika Serikat.
Tinggalkan Komentar
Komentar