Periskop.id - Subsidi perikanan global kembali menjadi sorotan setelah temuan terbaru menunjukkan bagaimana negara-negara besar memindahkan risiko penangkapan berlebih ke negara lain, termasuk negara berkembang dan negara paling kurang berkembang.
Publikasi bertajuk Tracking Harmful Fisheries Subsidies yang dirilis Oceana pada Juni 2021 mengungkap bahwa praktik subsidi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan global dan merusak keberlanjutan sumber daya laut.
Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Skerritt dan U. Rashid Sumaila dari University of British Columbia menunjukkan bahwa sepuluh negara penyedia subsidi perikanan terbesar menghabiskan lebih dari US$5,3 miliar setiap tahun untuk aktivitas penangkapan ikan di perairan 116 negara lain.
Jumlah tersebut setara dengan lebih dari sepertiga total subsidi perikanan merugikan yang mereka keluarkan secara global.
China menjadi penyumbang terbesar dalam subsidi penangkapan ikan jarak jauh dengan nilai mencapai US$2,9 miliar dari total US$5,9 miliar dari total subsidi mereka di sektor ini. Sementara itu, perairan Jepang menjadi lokasi dengan jejak subsidi merugikan terbesar, yakni sekitar US$1,4 miliar dari aktivitas armada asing.
Di sejumlah negara paling kurang berkembang, tangkapan ikan oleh armada asing bahkan melampaui hasil tangkapan domestik. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas penangkapan dari luar.
Studi tersebut juga menemukan bahwa banyak armada penangkapan ikan tidak akan mampu beroperasi secara menguntungkan tanpa subsidi dan akses ke perairan negara lain.
Armada jarak jauh diketahui menerima subsidi sebesar 20% hingga 40% dari nilai tangkapan mereka. Tanpa dukungan ini, aktivitas penangkapan di wilayah jauh dinilai tidak ekonomis.
Temuan ini mengindikasikan bahwa subsidi perikanan secara tidak langsung mendorong eksploitasi lintas negara dan memindahkan tekanan terhadap sumber daya laut ke wilayah lain, termasuk laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Berikut adalah sepuluh negara dengan nilai subsidi perikanan merugikan terbesar pada 2018:
| Peringkat | Negara | Nilai Subsidi (US$ Miliar) |
|---|---|---|
| 1 | China | 5,9 |
| 2 | Jepang | 2,1 |
| 3 | Korea Selatan | 1,5 |
| 4 | Rusia | 1,2 |
| 5 | Amerika Serikat | 1,1 |
| 6 | Thailand | 1,1 |
| 7 | Taiwan | 0,7 |
| 8 | Spanyol | 0,7 |
| 9 | Indonesia | 0,6 |
| 10 | Norwegia | 0,5 |
Total subsidi dari 10 negara tersebut mencapai US$15,4 miliar, atau setara dengan 69% dari total global sebesar US$22,2 miliar untuk subsidi perikanan yang merugikan.
Negara Berkembang Jadi Target Utama
Banyak negara menjadi lokasi operasi armada penangkapan ikan asing, baik melalui perjanjian resmi maupun aktivitas ilegal.
Di negara berpendapatan rendah, armada asing bahkan menyumbang sebagian besar hasil tangkapan. Contohnya terlihat di negara seperti Maroko, Malaysia, dan Kamboja, yang bukan pemberi subsidi besar tetapi menjadi lokasi utama eksploitasi oleh kapal asing.
Fenomena ini dapat dianalogikan sebagai negara kaya yang memiliki kapal canggih dan bahan bakar bersubsidi, memanfaatkan perairan negara berkembang yang kaya ikan namun memiliki pengawasan terbatas.
Akibatnya, nelayan lokal kalah bersaing, sumber daya ikan cepat habis, dan negara yang lebih miskin justru menanggung dampak lingkungan dan ekonomi.
Berdasarkan data tangkapan asing pada 2016, berikut lima lokasi utama operasi armada dari sepuluh negara pemberi subsidi terbesar:
- Jepang: 3,1 juta ton
- Indonesia: 1,6 juta ton
- Laut lepas: 1,5 juta ton
- Rusia: 1,4 juta ton
- Korea: 1,1 juta ton
Menariknya, empat dari lima lokasi utama tersebut juga merupakan negara pemberi subsidi besar, menunjukkan adanya pola saling eksploitasi antar negara maju.
Distribusi Subsidi: Domestik vs Luar Negeri
Distribusi subsidi perikanan menunjukkan perbedaan strategi antar negara:
| Negara | Domestik (%) | Luar Negeri (%) | Laut Lepas (%) |
|---|---|---|---|
| China | 50 | 48 | 2 |
| Jepang | 85 | 10 | 5 |
| Korea Selatan | 55 | 30 | 15 |
| Rusia | 75 | 25 | 0 |
| Amerika Serikat | 95 | 3 | 2 |
| Thailand | 30 | 70 | 0 |
| Taiwan | 40 | 25 | 35 |
| Spanyol | 25 | 70 | 5 |
| Indonesia | 95 | 0 | 5 |
| Norwegia | 65 | 25 | 10 |
Data ini menunjukkan bahwa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia lebih fokus pada aktivitas domestik. Sementara itu, Thailand, Spanyol, dan China memiliki ketergantungan tinggi pada penangkapan di luar negeri.
Taiwan dan Korea Selatan juga memiliki aktivitas signifikan di laut lepas yang lebih sulit diawasi dan berisiko tinggi terhadap overfishing global.
Ini menunjukkan bahwa subsidi perikanan tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai alat ekspansi geopolitik.
Negara dengan armada besar cenderung menyalurkan subsidi untuk aktivitas lintas batas, yang pada akhirnya memindahkan tekanan eksploitasi ke negara lain.
Sebaliknya, negara dengan kapasitas terbatas lebih fokus pada perairan domestik, meskipun tetap menghadapi risiko penangkapan berlebih di wilayah sendiri.
Temuan ini memperkuat urgensi pembahasan global terkait reformasi subsidi perikanan agar tidak semakin memperparah ketimpangan dan kerusakan ekosistem laut dunia.
Tinggalkan Komentar
Komentar