Periskop.id - Wajah ekonomi di daratan Asia Tenggara kini tengah mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan. 

Alih-alih didominasi oleh cerita kesuksesan ekspor, investasi asing, atau pertumbuhan sektor manufaktur, narasi ekonomi di kawasan ini justru semakin terfokus pada potret rumah tangga yang terjerat utang demi mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari.

Fenomena yang semula dipromosikan sebagai inklusi keuangan kini justru berbalik menjadi tekanan finansial yang mencekik. 

Para analis menilai bahwa kombinasi dari kemudahan kredit selama bertahun-tahun, pertumbuhan upah yang jalan di tempat, serta buruknya layanan publik telah menempatkan jutaan keluarga dalam kondisi rentan. 

Muncul kekhawatiran besar bahwa masalah utang rumah tangga ini dapat berkembang menjadi krisis keuangan sistemik yang lebih luas di kawasan.

Kamboja dan Thailand di Pusaran Krisis

Kamboja kini berada di episentrum krisis ini. Lonjakan kredit di negara tersebut sangat drastis, di mana rasio utang swasta terhadap PDB meroket dari 24,2% pada tahun 2010 menjadi 134,5% pada tahun 2023. Angka ini tercatat sebagai salah satu kenaikan paling tajam di Asia Tenggara.

Situasi di Kamboja diperparah oleh melemahnya sektor properti, gangguan perbatasan dengan Thailand, serta kebijakan pembatasan perdagangan baru dari Amerika Serikat. 

Data dari Biro Kredit Kamboja per Desember 2025 menunjukkan bahwa rata-rata pinjaman pribadi yang masih berjalan per peminjam mencapai sekitar US$6.500. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum sektor garmen yang hanya sebesar US$208 per bulan.

Sementara itu, Thailand mencatatkan utang rumah tangga sebesar 86,8% dari PDB pada tahun 2025. Posisi ini menjadikan Thailand sebagai salah satu ekonomi dengan beban utang tertinggi di Asia. 

Di sisi lain, Malaysia juga mencatatkan rasio utang terhadap PDB yang cukup tinggi, yakni 84,3% pada pertengahan 2025, meskipun Bank Negara Malaysia melaporkan rasio kredit bermasalah masih terkendali di angka 1,1%.

Berutang demi Kebutuhan Dasar dan Kesehatan

Perbedaan mendasar terlihat pada komposisi utang di tiap negara. Di Malaysia, pinjaman didominasi oleh sektor perumahan dan kendaraan. Sebaliknya, di Thailand, porsi pinjaman konsumsi pribadi jauh lebih besar.

Antonios Roumpakis, profesor asosiasi di Hong Kong Metropolitan University, menjelaskan fenomena ini.

“Rumah tangga di seluruh Asia Tenggara kini semakin mengandalkan kredit bukan untuk investasi atau membangun kekayaan, melainkan untuk menutup kebutuhan sehari-hari di tengah pendapatan yang tertinggal dari biaya hidup,” jelasnya, seperti dikutip oleh DW, Kamis (19/3).

Di Thailand, sebanyak 64% akun pinjaman bermasalah berasal dari kartu kredit dan pinjaman pribadi, dengan para debitur menghabiskan lebih dari separuh pendapatan bulanan mereka hanya untuk mencicil utang. 

Faktor eksternal seperti ancaman tarif Amerika Serikat hingga konflik geopolitik di Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran turut mengerek biaya hidup global.

Sektor mikrofinans juga dituding menjadi pemicu utama. Milford Bateman, peneliti kehormatan di Royal Holloway College, University of London, menyatakan:

“Masalah lonjakan utang rumah tangga di seluruh Global South, terutama di Kamboja, dapat ditelusuri langsung pada komersialisasi lembaga mikro kredit yang sebelumnya nirlaba.”

Data Human Rights Watch tahun lalu mencatat 3,8 juta rumah tangga di Kamboja memegang lebih dari 3,1 juta pinjaman mikro dengan total nilai fantastis, yakni lebih dari US$18 miliar. Mirisnya, utang ini sering kali digunakan untuk membayar layanan kesehatan. 

Di Kamboja, 28% masyarakat berutang untuk berobat, sementara di Myanmar angkanya mencapai 23% untuk penduduk perkotaan.

Dampak Sosial dan Risiko Masa Depan

Krisis utang ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi martabat manusia. Milford Bateman menambahkan pandangan yang suram mengenai dampak sosial dari fenomena ini:

“Bagi sebagian besar masyarakat miskin, ini berarti terjerumus ke dalam kemiskinan yang tidak dapat diperbaiki. Semakin banyak keluarga di kawasan ini hanya bisa bertahan dengan terus menambah utang, kemudian menjual aset keluarga, lalu terpaksa menempuh cara-cara berbahaya demi bertahan hidup, seperti bekerja di pabrik batu bata atau pusat penipuan daring untuk melunasi utang,” ungkap Bateman.

Di Kamboja, kepulangan sekitar 900.000 pekerja migran akibat konflik perbatasan dengan Thailand semakin memperburuk keadaan. Hingga akhir Agustus, hanya 21% dari mereka yang mendapatkan pekerjaan kembali. P

enurunan remitansi (kiriman uang) dari US$2,95 miliar pada tahun sebelumnya menjadi hanya US$1,86 miliar pada 2025 membuat keluarga peminjam semakin terjepit.

Sebagai langkah darurat, Bank Sentral Kamboja telah menyetujui pembentukan lembaga pengelola aset untuk membeli kredit bermasalah (NPL). Namun, para analis menekankan bahwa solusi jangka panjang memerlukan pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan serta reformasi sosial agar akses terhadap pendidikan dan kesehatan tidak lagi harus dibayar dengan utang.

Bagaimana Posisi Indonesia?

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia relatif lebih stabil. Menurut data CEIC Data, utang rumah tangga di Indonesia berada di kisaran 15% dari PDB pada tahun 2025.

Meskipun jauh lebih rendah dibandingkan Thailand atau Malaysia, terdapat tren kenaikan beban cicilan di tingkat domestik. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa cicilan pinjaman berkontribusi sebesar 10,81% dari rata-rata total pengeluaran rumah tangga pada 2025, meningkat dari 9,7% pada tahun 2021. 

Komposisi utang rumah tangga di Indonesia saat ini didominasi oleh dua sektor utama, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 42,73% dan kredit multiguna sebesar 41,52%.