periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari target APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana belanja tercatat sebesar Rp1.834,5 triliun. Artinya, tahun ini Pemerintah Pusat membelanjakan Rp45,1 triliun lebih banyak dibandingkan tahun lalu.
"Jadi belanja pemerintah pusat memiliki dorongan terhadap pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (20/11).
Dari total realisasi tersebut, ia merincikan bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp961,2 triliun atau 75,4% dari outlook. Jumlah tersebut digunakan untuk program perlindungan sosial seperti bansos, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.
"Belanja K/L ini komponen pertamanya adalah belanja pegawai. Kalau belanja pegawai sesuai target karena sifatnya adalah pembayaran bulanan," jelasnya.
Realisasi belanja K/L antara lain belanja pegawai sebesar Rp252,7 triliun atau 86,2% dari outlook, belanja barang Rp344,9 triliun atau 72,3%, belanja modal Rp206,4 triliun atau 59,9%, serta belanja bantuan sosial (Bansos) Rp147,2 triliun atau 98,6%.
Selanjutnya, realisasi untuk belanja non K/L sebesar Rp918,4 triliun atau 66,2% dari outlook, digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun Rp156,6 triliun. Serta, subsidi dan kompensasi Rp315 triliun atau 66,3% dari outlook.
"Kalau subsidi dibayarkan rutin tiap bulan. Untuk kompensasi, kompensasi tahun 2024 telah dilunasi dan kuartal I 2025 juga sudah dibayarkan. Untuk kuartal II, kami lihat bisa dibayarkan bulan ini atau awal bulan depan," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar