Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per November 2025 Capai Rp2.116,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 30 November 2025 mencapai Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Laporan Semester (Lapsem).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% dari outlook, serta belanja non-K/L sebesar Rp1.005,5 triliun atau 72,5% dari outlook.

“Kita lihat, semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan belanja masing-masing pos pada tahun 2024,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (18/12).

Pada belanja K/L, realisasi terbesar berasal dari belanja barang yang mencapai Rp404,5 triliun atau 84,7% dari Lapsem, diikuti belanja pegawai sebesar Rp289,8 triliun atau 95,1%.

Kemudian belanja modal sebesar Rp249,6 triliun atau 72,5%, serta belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp166,8 triliun atau sekitar 90% dari outlook.

Suahasil menyebut belanja K/L difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bansos seperti PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Belanja bantuan sosial kita sudah tumbuh 19,2%, cukup tinggi karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat. Maka, belanja bantuan sosial kita tumbuh 19,2%,” terang dia.

Sementara itu, belanja non-K/L terutama digunakan untuk pembayaran pensiun yang tercatat on track dengan realisasi Rp166,6 triliun.

Jumlah penerima pensiun pada 2025 tercatat meningkat sekitar 100 ribu orang menjadi 3,73 juta penerima, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.