Danantara hingga MBG Disorot, Moody’s Ubah Outlook Kredit Indonesia

‎periskop.id - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. ‎Salah satu penurunan peringkat tersebut adalah pembentukan Danantara dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasinya. 

‎Dengan kewenangan atas aset BUMN yang melebihi US$900 miliar, serta agenda ambisius untuk merasionalisasi BUMN, meningkatkan imbal hasil, dan berinvestasi di sektor prioritas, kurangnya koordinasi kebijakan meningkatkan risiko terhadap kredibilitas dan potensi kewajiban kontinjensi negara. 

‎"Kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN juga dapat menekan kesehatan keuangan BUMN, mengingat dividen merupakan sumber pendanaan utama," tulis pernyataan tersebut, dikutip Jumat (6/2).

‎Menurut mereka, meskipun pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan bagi Danantara, masih terdapat pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, dan hubungan regulasi.

‎Tak hanya itu, Moody's juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut dibiayai melalui pemangkasan dan pengalihan anggaran antar kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. 

‎Mereka menilai perluasan lebih lanjut berpotensi membebani kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan ulang anggaran yang relatif kecil dibandingkan ukuran ekonomi.

‎Selain itu, usulan perubahan kerangka fiskal, termasuk kemungkinan peningkatan batas defisit 3%, perdebatan mengenai mandat Bank Indonesia, serta perubahan kebijakan sektor sumber daya alam, menunjukkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan.

‎"Hal ini berpotensi melemahkan investasi asing langsung serta stabilitas ekonomi dan pasar keuangan," tegasnya. 

‎Di luar ketidakpastian kebijakan, meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja, dan standar hidup menjadi pendorong utama aksi protes selama setahun terakhir. 

‎"Kondisi ini menunjukkan munculnya risiko terhadap stabilitas politik domestik," tutupnya.