periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi catatan Fitch Ratings yang menilai peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi menekan ruang fiskal Indonesia.
Menurut Airlangga, program MBG justru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia mengutip sejumlah studi internasional yang menunjukkan bahwa program gizi bagi anak dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
"MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi satu dolar itu menghasilkan tujuh dolar. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu," ucap Airlangga kepada media, Jakarta, Kamis (5/3).
Ia menambahkan, berbagai negara juga telah menjalankan program serupa sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, termasuk Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah menilai program tersebut tidak bisa hanya dilihat dari perspektif fiskal jangka pendek.
"Bahkan Amerika pun melakukan itu sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," tuturnya.
Airlangga juga menegaskan bahwa program MBG saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan dan akan terus diperluas secara bertahap.
"MBG ini kan baru berjalan, jadi kalau berjalan ya terus kita roll out," imbuhnya.
Sebelumnya, Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan berada di kisaran 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026, tidak berubah dari proyeksi 2025 dan sedikit lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,7%.
Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi pendapatan negara yang lebih konservatif di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi serta dampak jangka pendek yang masih terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.
Fitch juga mencatat bahwa peningkatan belanja sosial, termasuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3% dari PDB, berpotensi mendorong kenaikan belanja pemerintah.
Selain itu, rencana percepatan realisasi belanja pada semester pertama 2026 dinilai dapat meningkatkan risiko pelebaran defisit anggaran.
Tinggalkan Komentar
Komentar