periskop.id - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menilai pelemahan penerimaan Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan pajak serta pengalihan permanen dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, yaitu BPI Danantara.
Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa keberadaan Danantara sebagai lembaga pengelola dana investasi negara masih relatif baru, sehingga membutuhkan waktu untuk membangun rekam jejak dan meningkatkan pemahaman investor global terhadap perannya.
"Ya, Danantara kan sesuatu organisasi yang sovereign wealth fund yang baru. Tentu belum semuanya kan kenal," ucap. Airlangga kepada media, Jakarta, Kamis (5/3).
Menurutnya, perhatian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap Danantara menjadi catatan penting bagi pemerintah maupun pengelola dana investasi tersebut.
"Jadi, dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian itu menjadi catatan," terang dia.
Airlangga menjelaskan upaya untuk memperkenalkan serta memperkuat kredibilitas Danantara di mata investor global akan menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.
"Ya, upaya tentu diserahkan ke Danantara," tutur dia.
Sebelumnya, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah umum terhadap PDB rata-rata 13,3% pada 2026–2027 di tengah ketiadaan langkah signifikan mobilisasi pendapatan.
Pendapatan pemerintah melemah pada 2025 akibat rendahnya penerimaan pajak, pembatalan hampir seluruh kenaikan PPN 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen BUMN (0,4% PDB) ke sovereign wealth fund (SWF) baru, Danantara.
Upaya memperkuat kepatuhan pajak diharapkan meningkatkan pendapatan, namun dampaknya dalam jangka pendek dinilai terbatas sehingga ruang fiskal tetap tertekan. SWF Danantara bertujuan meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran. Dana ini berencana menginvestasikan USD26 miliar (1,7% PDB) tahun ini pada proyek hilirisasi sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Namun terdapat ketidakpastian apakah mandat dana ini akan meluas menjadi aktivitas kuasi-fiskal melalui investasi berbasis leverage untuk mendukung prioritas pemerintah, yang berpotensi menurunkan transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi.
Tinggalkan Komentar
Komentar