periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti karut-marut tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat masifnya jumlah anak perusahaan. Kepala negara bersiap menempatkan utusan khusus di setiap entitas pelat merah demi mencegah kebocoran aset strategis bangsa.
"Mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," katanya saat memberikan arahan dalam acara Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).
Pengawasan ketat berlapis ini bertujuan menjaga aliran dana strategis milik negara dari segala bentuk penyimpangan. Harta kekayaan negara tidak boleh menyusut akibat manajemen perusahaan berskala raksasa yang tidak terkontrol.
"Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia, tanpa kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah," jelasnya.
Pemerintah juga melibatkan berbagai instansi penegak hukum dan lembaga audit merapatkan barisan pengawasan. BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, hingga institusi TNI mendapat tugas memantau pergerakan finansial negara secara masif.
Langkah radikal pengawasan ini bermula dari penemuan fakta mengejutkan terkait lonjakan jumlah entitas bisnis naungan negara. Pucuk pimpinan pemerintahan baru menyadari BUMN telah beranak pinak melebihi perkiraan awal.
"Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan, bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, seribu perusahaan lebih," ungkapnya.
Prabowo mengkritik keras fenomena perkembangbiakan unit bisnis ini hingga melahirkan ratusan anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. Ia secara spesifik menyentil struktur organisasi perusahaan energi pelat merah.
"Saya kaget Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," keluhnya.
Kejanggalan manajemen makin terasa dari sisi regulasi perizinan audit keuangan perusahaan-perusahaan turunan tersebut. Peraturan yang berlaku selama ini justru melindungi cucu perusahaan dari jangkauan pemeriksaan institusi negara.
"Kalau BUMN boleh di audit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh di audit, peraturan dari mana ini?" tegasnya.
Pengelolaan ribuan entitas mandiri di bawah satu komando manajemen merupakan sebuah kemustahilan secara teori bisnis mana pun. Pemerintah kini berfokus melakukan konsolidasi aset agar tata kelola kekayaan negara kembali berjalan logis dan rasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar