Pemerintah Terapkan WFH-1, Pengamat Ingatkan Risiko Ekonomi

‎periskop.id - Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi energi pasca-Lebaran, salah satunya melalui skema Work From Home satu hari dalam seminggu (WFH-1) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia.

‎Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, jika WFH-1 diterapkan secara konsisten, konsumsi BBM dapat dihemat hingga 20%. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

‎Namun, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhy, menilai implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah. Ia menyoroti tantangan perubahan perilaku kerja, terutama bagi ASN dan pekerja swasta yang belum tentu menjalankan WFH secara disiplin.

Menurut Fahmy, ada potensi pekerja justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bekerja dari lokasi lain (Work From Everywhere/WFE), seperti tempat wisata, sehingga konsumsi BBM tidak berkurang secara signifikan.

‎"Barangkali  ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ucap Fahmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3). 

‎Ia membandingkan dengan masa pandemi COVID-19, ketika kebijakan WFH efektif karena adanya faktor paksaan untuk mengurangi mobilitas demi mencegah penularan. Sementara dalam kondisi saat ini, faktor tersebut tidak lagi ada.

‎"Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH-1. Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH-1 bisa diterapkan secara konsekuen," jelas dia.

‎Selain itu, Fahmy juga mengingatkan potensi dampak ekonomi dari kebijakan WFH-1, seperti penurunan pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online, serta pelaku usaha mikro seperti warung makan yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran.

Di sektor manufaktur, penerapan WFH-1 juga dinilai berisiko menurunkan produktivitas, mengingat karakter pekerjaan yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan dari jarak jauh. ‎Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut dengan menghitung secara cermat perbandingan antara manfaat penghematan subsidi BBM dan potensi kerugian di sektor lain.

‎"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost)," tutup Fahmy.