Bursa Efek Indonesia Kapan Buka? Cek Jadwal BEI Usai Libur Nyepi dan Lebaran 2026

periskop.id - Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali dibuka pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah sempat terhenti selama libur panjang dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebelumnya, aktivitas bursa diliburkan selama lima hari perdagangan, yakni mulai 18 hingga 24 Maret 2026. Libur tersebut mencakup cuti bersama Nyepi pada 18 Maret, perayaan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret, serta rangkaian cuti bersama Idulfitri pada 20, 23, dan 24 Maret 2026.

Dengan berakhirnya periode libur tersebut, investor kembali dapat melakukan transaksi saham seperti biasa. Jam perdagangan BEI pun kembali berjalan normal, yakni sesi pertama pukul 09.00–12.00 WIB dan sesi kedua pukul 13.30–15.49 WIB.

Selama masa libur panjang, tidak terdapat aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia, sehingga pembukaan kembali bursa pada 25 Maret berpotensi diwarnai penyesuaian pasar terhadap berbagai sentimen global maupun domestik yang berkembang selama periode libur.

Momentum pembukaan ini juga menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat pergerakan indeks berpotensi mencerminkan akumulasi sentimen yang tertunda selama lebih dari sepekan.

Sebelumnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat di level 7,106.84 atau naik 1,20% pada perdagangan Selasa (17/2). IHSG rebound menjelang libur panjang Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, yang dipicu oleh penguatan pada indeks Wall Street (16/3) dan mayoritas indeks di bursa Asia (17/3).

Harga minyak mentah sempat mengalami koreksi, namun kembali berbalik menguat. Rupiah ditutup di sekitar level Rp16,997/US$, setelah sempat mencapai level Rp17,000/US$. Seperti yang diperkirakan RDG BI mempertahankan BI Rate pada level 4.75% (17/3), sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi di tengah memburuknya kondisi global akibat konflik di Timur Tengah. 

Sementara itu, Pemerintah RI menyatakan sedang mengkaji sejumlah langkah efisiensi anggaran, terutama di pos pengeluaran Kementerian dan Lembaga yang dinilai masih bisa ditekan, untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.