Periskop.id - Optimalisasi penggunaan material konstruksi dalam negeri dinilai menjadi kunci utama keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang tengah digencarkan pemerintah, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menegaskan, ketergantungan terhadap bahan baku impor perlu ditekan agar sektor perumahan lebih tahan terhadap gejolak harga global.
"Memang paling bagusnya itu kalau bahan bakunya itu bertumpu pada domestik sebetulnya, tidak hanya atapnya tetapi juga material yang lainnya. Itu relatif akan mengurangi tingkat keterkaitan dengan gejolak di global termasuk gejolak harga," kata Eko di Jakarta, Senin (11/5) seperti dilansir Antara.
Menurut Eko, penggunaan material lokal tidak hanya menekan biaya, tetapi juga meminimalkan risiko distribusi yang kerap terdampak konflik geopolitik, terutama jika jalur logistik internasional terganggu.
Langkah ini dinilai strategis mengingat sektor konstruksi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga bahan baku seperti baja, semen, dan energi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komponen bahan bangunan berkontribusi signifikan terhadap inflasi sektor perumahan.
Selain itu, ia menyarankan agar program ini juga diiringi dengan diplomasi ekonomi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah dinamika global. Program 3 Juta Rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Pemerintah mencatat program ini melibatkan sedikitnya 185 industri turunan, mulai dari sektor hulu seperti bahan bangunan hingga sektor hilir seperti jasa konstruksi dan pembiayaan. Peningkatan permintaan dari proyek perumahan berskala besar ini menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang mampu menggerakkan berbagai lapisan ekonomi, dari usaha mikro hingga korporasi besar. Bank Indonesia dalam beberapa kajiannya menyebut sektor konstruksi memiliki efek pengganda tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kalau secara umum, ini merupakan penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat kurang mampu, sementara rumah itu sendiri kebutuhan primer, jadi dari program 3 juta rumah itu, secara umum bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Eko.
Ia menjelaskan, kepemilikan hunian pertama akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Program ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), skema pembiayaan ringan, hingga penyederhanaan perizinan untuk menekan harga rumah agar sesuai dengan daya beli masyarakat.
"Pertama, karena rumah sendiri itu harganya tidak murah, jadi pada akhirnya harus terjangkau dan sesuai (match) dengan daya beli masyarakatnya gitu. Tujuan inilah yang mau disasar oleh pemerintah melalui program 3 Juta Rumah," tuturnya.
Peran Bank dan Literasi Keuangan
Eko menilai program ini juga membuka peluang baru bagi sektor perbankan melalui peningkatan penyaluran KPR. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk lebih memahami sistem keuangan formal.
"Menurut saya dari sisi positifnya, pemerintah mau mengajari masyarakat lebih literate dengan sektor keuangan sehingga dari banknya, misalkan dia tertarik maka dia akan mengalirkan (KPR) ini, dan ini berarti sebuah market baru. Sedangkan sisi konsumennya yakni masyarakat jadi punya daya beli," jelasnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan perumahan adalah tingginya harga lahan. Eko menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan lahan terjangkau melalui optimalisasi aset negara.
"Di sinilah peran terbesar dari pemerintah lewat Bank Tanah karena bagian terbesar dari rumah itu biasanya yang paling mahal adalah harga lahannya. Nah, supaya harga lahannya ini (terjangkau), dapat memanfaatkan aset pemerintah atau BUMN atau Bank Tanah agar lahannya bisa digunakan untuk membangun perumahan rakyat," bebernya.
Dari sisi implementasi, pemerintah daerah mulai merespons program ini dengan meningkatkan kuota rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyetujui usulan penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit.
"Tadi pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju," katanya di Brebes, Jawa Tengah.
Ia menilai, peningkatan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama jika dikombinasikan dengan program bedah rumah. "Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi," ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan, pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk percepatan penyelesaian tata ruang agar tidak berbenturan dengan lahan pertanian. "Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan, itu namanya bareng-bareng," serunya.
Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah agar memiliki akses terhadap hunian layak.
Selain itu, pembangunan perumahan juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Dengan kombinasi kebijakan material lokal, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor, Program 3 Juta Rumah diproyeksikan tidak hanya menjadi solusi krisis hunian, tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Tinggalkan Komentar
Komentar