periskop.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen.
Langkah itu diambil guna meringankan beban ekonomi warga prasejahtera yang selama ini menanggung bunga kredit jauh lebih tinggi daripada pengusaha besar.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ucap Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).
Prabowo menilai skema bunga yang berlaku saat ini tidak adil karena pengusaha kaya justru mendapatkan beban bunga lebih rendah.
Ia menyoroti fakta perbankan yang memberikan bunga kisaran 9 persen kepada korporasi besar, sementara masyarakat miskin dibebani hingga 24 persen.
“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mempelajari titik lemah dalam sistem ekonomi nasional untuk segera diperbaiki. Dia ingin memastikan asas Pancasila dan UUD 1945 benar-benar terwujud dalam bentuk kebijakan nyata bagi rakyat kecil.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” ujar Presiden.
Selain membenahi sektor pembiayaan, Prabowo menaruh perhatian besar pada reformasi regulasi di berbagai lini pemerintahan. Seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan segera memangkas birokrasi yang dinilai menghambat laju investasi.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” tuturnya.
Efisiensi perizinan menjadi poin krusial yang ditekan oleh Presiden demi mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
Ia menyebut hambatan birokrasi seringkali membuat pengusaha lokal maupun investor asing merasa frustrasi saat ingin memulai bisnis.
Untuk mengatasi tumpang tindih aturan, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi. Satgas ini bakal fokus menyederhanakan regulasi yang selama ini menghambat geliat ekonomi di Indonesia.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” lanjutnya.
Prabowo optimistis bahwa dengan pembenahan sistem dan alokasi anggaran yang tepat, kemakmuran rakyat akan lebih cepat tercapai.
Ia juga meyakini negara memiliki kemampuan finansial yang cukup jika dikelola dengan cara-cara yang efisien dan transparan.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar