periskop.id – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pengawasan ketat pada sektor imigrasi guna mencegah keberangkatan jamaah haji nonprosedural. Upaya ini mendesak dilakukan guna menyambut musim haji 2026/1447 Hijriah.
“Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi,” ujar Cucun usai Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).
Cucun menilai jika pihak imigrasi menjalankan tugas pengetatan secara maksimal, peluang keberangkatan tanpa alasan jelas ke Arab Saudi bisa ditiadakan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi celah bagi oknum tertentu untuk berangkat secara ilegal.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan praktik penggunaan visa nonhaji harus segera diakhiri. Penguatan pengawasan wajib menyasar seluruh pintu keberangkatan di bandara internasional Indonesia.
“Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi,” katanya.
Ia memberikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) saat ini. Lembaga tersebut dinilai proaktif memperkuat koordinasi bersama Kementerian Haji.
Kerja sama antarlembaga ini fokus pada penutupan celah keberangkatan ilegal yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Cucun menyambut baik perubahan sikap instansi terkait dalam menjaga pintu perbatasan.
“Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun,” ujarnya.
Cucun turut menyoroti kebijakan tegas Pemerintah Arab Saudi terkait akses masuk ke lokasi ibadah. Pengetatan di Raudhah dan wilayah suci lainnya dianggap sebagai langkah proteksi yang tepat.
Langkah tersebut diambil untuk meminimalisir penyalahgunaan izin masuk oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah Saudi kini lebih selektif dalam memberikan izin masuk demi ketertiban ibadah.
“Ya inilah, makanya sekarang pemerintah Saudi menerapkan tidak ada lagi muassasah menyiapkan tasreh masuk Raudhah karena itu tadi, disalahgunakan oleh misalkan orang yang bisa membeli,” katanya.
Terakhir, ia mengirimkan pesan tegas kepada warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi. Mereka diminta tidak memfasilitasi praktik ilegal yang menjanjikan akses ibadah di luar prosedur resmi.
Praktik-praktik yang merugikan tersebut harus dihentikan demi menjaga integritas pelaksanaan haji Indonesia. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah kedua negara.
“Tolonglah hentikan praktik-praktik seperti ini, yang terutama orang-orang kita yang ada di sana,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar