periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah saat ini aktif melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar obligasi untuk membantu menopang nilai tukar Rupiah yang terus mengalami depresiasi.
Purbaya menjelaskan langkah tersebut dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi pasar. Pemerintah akan masuk membeli obligasi ketika terdapat aksi jual besar di pasar sehingga harga SBN tetap terjaga dan yield tidak melonjak terlalu tinggi.
"Masuknya liat mana, begitu lu liat orangnya nantii dia ketahuan, bahwa ini pemerintah masuk. Ini enggak, kita masuk untuk menstabilkan harga sehingga asing juga masuk," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, dikutip Rabu (20/5).
Menurutnya, strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Ia menyebut investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia setelah pemerintah aktif menjaga stabilitas harga SBN. Pada perdagangan hari ini, investor asing tercatat melakukan pembelian sekitar Rp500 miliar di pasar sekunder dan Rp1,6 triliun di pasar primer.
"Karena mereka tahu harganya akan stabil," terangnya.
Purbaya mengatakan pemerintah menargetkan pembelian obligasi bisa mencapai Rp2 triliun per hari apabila tersedia pasokan di pasar. Namun hingga kini volume pembelian masih terbatas karena pelaku pasar cenderung menahan kepemilikan obligasinya.
"Ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh. Hari ini dapet berapa? 1,2 ya? Kemarin cuma dapet 1,29. Kemarin cuma dapet 800, hari pertama cuma dapet 100 miliar. gitu ya? jadi kayak gitu," ungkapnya.
Ia menilai langkah stabilisasi tersebut berhasil mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar obligasi domestik. Hal itu tercermin dari penurunan yield SBN di tengah pelemahan berbagai instrumen keuangan global. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun tercatat turun sekitar 4 basis poin, sementara tenor 5 tahun turun sekitar 10 basis poin.
"Jadi kekuatan kita cukup besar untuk mengabsorb bond sehingga harganya stabil dan kredibilitas bond kita bisa dikembalikan," tuturnya.
Purbaya mengungkapkan pemerintah memiliki kemampuan likuiditas yang cukup besar untuk melakukan intervensi pasar obligasi. Salah satunya berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun.
Namun demikian, ia menegaskan langkah tersebut bukan merupakan pembentukan bond stabilization fund formal. Pemerintah saat ini masih mengandalkan strategi cash management internal dan belum melibatkan lembaga lain seperti Himbara, Indonesia Investment Authority (INA), maupun Danantara.
"Enggak, Himbara-Himbara, saya-saya. Begitu ada yang jual saya beli aja, selesai. Segampang itu sebetulnya. Boleh nggak sih ngomongin rahasia nggak kan? Enggak, emang kita masuk seperti itu. Kalau ada yang jual kita beli, ada yang jual kita beli, ada yang jual kita beli," paparnya.
Menurut Purbaya, tekanan terhadap rupiah beberapa bulan terakhir tidak hanya dipicu pasar valuta asing, tetapi juga keluarnya dana asing dari pasar obligasi domestik. Ia mencatat capital outflow dari pasar bond sejak Januari hingga April 2026 mencapai sekitar Rp21 triliun.
"Jadi saya bilang kalau cuma 21 triliun mah gampang jaganya, saya punya uang cukup. Target pertama itu mengembalikan yield ke level sebelumnya. Sekarang kan berapa? 6,7 ya? 6,7. Hampir naik, ya sebenarnya naik 1% dibanding awal tahun," imbuhnya.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas yield obligasi agar investor asing tidak terus mengalami capital loss yang dapat memicu aksi jual lanjutan.
"Ini yang kita bilang mengembalikan investor ke pasar obligasi kita. Dia untungnya bisa double-double kalau dia masuk sekarang. Pertama dia bisa dapat capital gain dan nanti kalau rupiahnya menguat, dari apresiasi nilai tukar bisa untung banyak dia. Kalau mereka cerdas, mereka akan masuk sekarang. Dan sudah banyak yang masuk," jelas Purbaya.
Purbaya menambahkan stabilisasi pasar obligasi juga dilakukan untuk membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak memiliki target kurs tertentu karena kebijakan nilai tukar merupakan kewenangan bank sentral.
"Jadi itu cara kita untuk membantu bank sentral supaya rupiahnya ada nafas sedikit. Kita akan lihat terus keadaan pasar seperti apa dan keadaan rupiah seperti apa dan kita akan koordinasi dengan bank sentral juga," tutup Purbaya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar