periskop.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy yang bakal diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menerapkan kebijakan ekonomi nasional demi mencegah kekhawatiran pelaku usaha serta investor.
Menurutnya, langkah tidak taktis tanpa regulasi matang berpotensi memicu perpindahan modal atau capital flight ke negara lain.
Fenomena capital flight umumnya dipicu oleh hilangnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, krisis nilai tukar, atau ketidakpastian politik di negara asal.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, memang bertujuan memperkuat kontrol negara, namun harus diiringi kesiapan regulasi yang kuat agar tidak merusak iklim investasi.
"Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan," jelas Firman saat berbicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
Dia mencontohkan, Chile menjadi negara yang relatif sukses menerapkan sistem serupa karena kondisi geografis dan ekonominya jauh lebih sederhana daripada Indonesia.
Sebaliknya, sambung Firman, Venezuela hancur dan mengalami kegagalan akibat tata kelola ekonomi yang tidak siap.
Menurutnya, ketidakpastian regulasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional. Situasi tersebut dikhawatirkan membuat para pengusaha memindahkan modal bisnis mereka ke negara tetangga.
Sektor kelapa sawit merupakan salah satu contoh industri riil yang harus dijaga ketat keberlanjutannya. Malaysia saat ini mulai lebih maju lantaran memiliki kepastian regulasi perlindungan industri sawit yang sangat kuat.
"Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo resmi mendirikan badan ekspor tunggal nasional, di mana BUMN Danantara akan memegang kendali penuh atas ekspor seluruh sumber daya alam (SDA) Indonesia, seperti kelapa sawit, batu bara, besi, hingga ferroalloy.
Langkah pemusatan ini diambil untuk menyumbat celah kecurangan bisnis yang selama 22 tahun terakhir telah melarikan kekayaan negara sebesar US$ 343 miliar (sekitar Rp 6.069,04 triliun) ke luar negeri, sekaligus demi mendongkrak pendapatan negara.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar