periskop.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Diketahui, implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) mulai berlaku pada awal Juni mendatang.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5).
Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang masuk dalam kebijakan ini meliputi crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
Airlangga menuturkan jajarannya sedang menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung. Langkah ini krusial agar implementasi kebijakan baru tersebut dapat berjalan tepat waktu.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha menjadi agenda penting berikutnya. Hal ini dilakukan guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap regulasi anyar tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.
Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Menko Perekonomian mengimbau para investor asing untuk tetap tenang. Pelaku usaha luar negeri diharapkan terus memercayai arah kebijakan pemerintah.
Airlangga memastikan seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada saat ini. Mekanisme operasional tidak akan mengganggu aktivitas yang berjalan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujarnya.
Sistem pelaporan ekspor nantinya akan terintegrasi langsung dengan lembaga pengelola yang ditunjuk. Evaluasi berkala tetap disiapkan untuk menyempurnakan jalannya regulasi.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis lain. Upaya ini bertujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
Salah satu langkah yang diputuskan adalah keberlanjutan kebijakan work from home (WFH). Pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.
Rangkaian langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Fondasi ekonomi diperkuat dengan memastikan devisa tetap berada di dalam negeri, ekspor berjalan lancar, dan kepercayaan pelaku usaha terjaga.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar