periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil membawa pulang komitmen pendanaan senilai US$17 miliar atau sekitar Rp275 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung proyek-proyek pembangunan nasional hingga 2029.
Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan bilateral di Beijing, Tiongkok, itu menjadi salah satu dukungan pembiayaan multilateral terbesar bagi agenda pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.
“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” ujar Purbaya alam keterangannya, Kamis (18/6).
Purbaya menjelaskan pendanaan tersebut merupakan bagian dari MultiYear Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB. Meskipun sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di Tanah Air. AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB sehingga semakin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.
“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” katanya.
Purbaya menegaskan bahwa AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.
“Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” ujar Menkeu.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar