Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menagih langsung komitmen pimpinan Inpex Corporation demi memastikan kelanjutan proyek gas Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku. Ia menegaskan langkah itu diambil karena proyek tersebut sudah mangkrak selama 28 tahun.
Prabowo bercerita, dirinya sempat terbang ke Tokyo untuk menemui pimpinan perusahaan energi asal Jepang itu. Ia menuturkan, pertanyaan soal keseriusan Inpex melanjutkan proyek disampaikan secara sopan, lengkap dengan opsi mengganti operator lain jika minat sudah hilang.
"Saya berangkat ke Tokyo bertemu pimpinan-pimpinan perusahaan Jepang, Inpex, saya sampaikan dengan baik dan sopan, 'Saudara masih berminat gak? Kalau tidak, saya tunjuk perusahaan lain,'" tutur Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Jakarta, Senin (20/7).
Prabowo menegaskan, pendekatan itu bukan ultimatum, melainkan imbauan yang tetap disampaikan dengan hormat kepada mitra Jepang. Ia beralasan, bangsa Indonesia butuh energi sekaligus devisa dari proyek raksasa tersebut.
"Sebagai bangsa yang ramah, gak mungkin kita kasih ultimatum, bukan ultimatum itu, imbauan. 'Yang Mulia, apakah Jepang masih berminat?' Masalahnya bangsa butuh energi, butuh devisa," ungkap Prabowo.
Ia juga mengaku sudah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk bersikap tegas terhadap izin usaha yang mangkrak, tak terkecuali di sektor lain seperti HGU dan HGB. Menurutnya, izin akan dicabut kalau dalam dua tahun tidak ada kegiatan.
"Kalau Menteri ESDM boleh saya teken-teken gak apa-apa. Saya bilang Menteri ESDM, 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP izin kita beri 2 tahun, tidak ada kegiatan, cabut," kata Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo tak lama setelah dirinya meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Presiden meresmikan proyek tersebut secara virtual dari Istana Negara, sementara sejumlah pejabat seperti Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala KSP Dudung Abdurachman, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa hadir langsung di lokasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang turut memberikan laporan dalam acara groundbreaking itu menjelaskan, proyek Blok Masela sudah dicanangkan sejak 28 tahun lalu dan sempat ditangani enam presiden. Ia menyebut, baru di era Prabowo lah proyek ini bisa benar-benar dieksekusi.
"Sudah 6 presiden, cuma Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa eksekusi hari ini," tutur Bahlil saat memberikan laporan dalam acara groundbreaking Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Bahlil menambahkan, proyek ini sempat terkatung-katung lama akibat perdebatan panjang soal skema pembangunan kilang di laut atau di darat. Ia menyebutkan, surat peringatan pertama sempat dilayangkan ke Inpex sebelum akhirnya groundbreaking bisa terwujud.
Dari sisi nilai investasi, Bahlil memaparkan proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga US$20,95 miliar atau setara Rp390 triliun. Proyek tersebut ditargetkan menghasilkan 9,5 juta ton liquefied natural gas (LNG) per tahun serta 35.000 barel kondensat per hari.
Kontrak bagi hasil atau production sharing contract Blok Masela sejatinya sudah diteken Inpex dengan Pemerintah Indonesia sejak era Presiden BJ Habibie, tepatnya 16 November 1998. Kontrak itu kemudian diperpanjang menjadi 20 ditambah 7 tahun hingga 2055, dengan perpanjangan diteken pada Oktober 2017 saat Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan.
Inpex tercatat sebagai pemegang hak partisipasi terbesar di Blok Masela dengan porsi 65%. Sisa saham sebesar 35% yang sebelumnya dipegang Shell kini terbagi antara PT Pertamina Hulu Energi Masela sebesar 20% dan Petronas sebesar 15%, menyusul keputusan Shell hengkang dari proyek tersebut.
"Alhamdulillah hari ini kita lakukan groundbreaking," tandas Bahlil.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar