Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah membahas pengembangan compressed natural gas (CNG). Langkah ini sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4), Bahlil mengatakan, opsi CNG masih berada pada tahap pembahasan dan konsolidasi lintas sektor, sebelum difinalisasi menjadi kebijakan energi nasional.
“Pengembangan CNG masih dalam pembahasan dan akan difinalisasi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi dari sektor LPG,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, pengembangan CNG merupakan salah satu upaya mendorong kemandirian energi, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang sebagian besar masih diimpor.
Menurut dia, CNG berasal dari gas bumi dengan komponen utama metana (C1) dan etana (C2) yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri. Gas tersebut kemudian dikompresi menggunakan peralatan khusus hingga tekanan sekitar 250–400 bar agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
Menurutnya, pemanfaatan CNG memiliki potensi besar, Ini karena sumber gas domestik lebih melimpah dibandingkan bahan baku LPG yang bergantung pada propana dan butana (C3–C4) dengan produksi terbatas di Indonesia.
Meski demikian, lanjut dia, pemerintah masih melakukan kajian teknis dan konsolidasi untuk memastikan implementasi CNG berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi ketahanan energi nasional. “Masih dalam tahap konsolidasi agar hasilnya lebih optimal,” katanya.
Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong pemanfaatan CNG sebagai upaya mendukung efisiensi keuangan negara, mengingat sumber energinya berasal dari dalam negeri sehingga dapat menekan impor energi.
Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, layanan CNG terus diperluas di berbagai daerah. PGN Gagas menghadirkan produk Gaslink untuk sektor industri, komersial, dan ritel, serta Gasku untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Pemanfaatan CNG juga telah diterapkan dalam sejumlah proyek strategis pemerintah, termasuk penyediaan energi untuk dapur layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali. Dengan potensi tersebut, CNG dinilai dapat menjadi solusi energi yang lebih efisien, praktis, dan ramah lingkungan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih.
Jaringan Gas (Jargas)
Sebelumnya, Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof Iwa Garniwa menyarankan, pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan mendorong transisi ke kompor induksi sebagai solusi menengah menyikapi penyesuaian harga LPG nonsubsidi 12 kilogram.
Ia menilai, pemanfaatan energi listrik untuk aktivitas memasak di wilayah perkotaan saat ini jauh lebih menguntungkan dan aman bagi sistem ketahanan energi nasional. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk gas bumi cair yang sebagian besar masih diimpor.
"Listrik kita surplus, lebih aman, dan tidak bergantung impor," kata Iwa.
Selain percepatan infrastruktur jargas dan kompor induksi, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu juga secara khusus menyoroti mitigasi risiko jangka pendek akibat lebarnya disparitas harga di pasaran.
Saat ini, ungkap dia, selisih harga LPG 12 kilogram dan 3 kilogram hampir mencapai tiga kali lipat. Kondisi ini dinilai memicu risiko peralihan konsumen non-subsidi ke gas bersubsidi.
"Secara ekonomi, rasional kalau masyarakat tergoda pindah. Tapi ini berbahaya karena LPG 3 kg itu subsidi APBN dan hanya untuk kelompok tertentu," ujarnya.
Guna mencegah kebocoran subsidi tersebut, Rektor ITPLN menyarankan pemerintah segera memperketat sistem distribusi LPG 3 kg, menggunakan pendataan berbasis nama dan alamat sesuai nomor kependudukan.
Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah disarankan hadir dengan memberikan kemudahan akses kredit mikro. Hal ini agar mereka dapat beralih ke kompor induksi, atau dengan menyediakan produk LPG nonsubsidi dalam ukuran yang lebih kecil sehingga harganya lebih terjangkau.
Terkait dampak penyesuaian harga, Iwa menilai kenaikan harga LPG 12 kilogram yang mengikuti mekanisme pasar global ini tidak akan terlalu mengguncang perekonomian makro.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), bobot LPG nonsubsidi dalam keranjang inflasi nasional hanya sekitar 0,18%. Dengan begitu, kontribusi lonjakan harganya terhadap inflasi diproyeksikan sangat kecil. Angka ini jauh di bawah komoditas seperti beras (3,8%) dan bensin (4%).
"Kalau harga naik 10%, kontribusinya ke inflasi hanya sekitar 0,018%. Jadi relatif kecil," ucapnya.
Meski demikian Iwa juga mengingatkan adanya potensi second round effect, terutama pada sektor UMKM kuliner. "Kenaikan biaya bisa diteruskan ke harga makanan. Misalnya, harga pecel ayam naik Rp1.000. Ini yang nanti terasa, tapi biasanya bertahap dalam 1-2 bulan," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar